SuaraKaltim.id - Kabar tak mengenakan berhembus dan membuat para pengajar honor di Samarinda jadi khawatir. Yah, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dikabarkan bakal memotong intensif guru honor, dari Rp 700 ribu ke Rp 250 ribu.
Kecemasan itu dirasakan Bunga--bukan nama aslinya--yang merupakan seorang guru honor di Kota Peradaban. Dihubungi melalui telepon seluler oleh jurnalis media ini Rabu (26/8/2022), Bunga mengaku sudah mendengar kabar tersebut sejak beberapa bulan lalu.
Namun, dia merasa kabar itu belum pasti. Dia juga berharap, kabar itu tidak benar dan tidak akan pernah terjadi. Walaupun begitu, pengajar honor yang sudah mengabdi sejak 2005 ini mengaku was-was. Karena penghasilannya yang kecil akan kembali terkurang.
"Dari awal sudah mengabdi sekolah dari (2005) sampai sekarang, sampai bisa mengikuti P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) meskipun sampai sekarang masih belum jelas, tapi teman-teman tetap bersyukur. Karena setidaknya teman-teman ini sudah diakomodasi," jelasnya, dikutip Kamis (25/8/2022).
Baca Juga:Disdik DKI Jakarta Telusuri Dugaan Pungli Pengangkatan Guru Honorer
Sebagai pengajar di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Samarinda, dia mengaku gaji tertinggi yang dia dan teman-temannya peroleh berkisar Rp 1,5 juta saja. Gencarnya kabar soal pemotongan intensif dari Pemkot, seolah menghilangkan rasa semangat mereka.
Tak cuma itu, untuk yang bisa menembus gaji sampai Rp 1,5 juta, katanya hanya untuk mereka tenaga honor yang sudah bekerja sangat lama. Namun, hal itu juga tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Khususnya, dari keputusan kepala sekolah.
"Sebenarnya kami pribadi apalagi yang masih honorer itu sangat membutuhkan (insentif), ibaratkan gaji tidak seberapa, apalagi guru-guru SD (dan) SMP, paling tidak gaji paling mentok itu Rp 1,5 juta dan itu juga orang-orang lama dan juga tergantung kebijakan sekolah," tuturnya.
Berharap penghargaan dari pemerintah
Belasan tahun mengabdi, dia menyebut hal itu sebagai pergerakan yang berasal dari hati. Walaupun penghasilannya kecil, baginya pekerjaan itu mulia. Adanya insentif, membuat dia merasa semangat.
Baca Juga:Kasus Guru Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta Berujung Damai, Korban Cabut Laporan
Menjadi seorang pengajar dengan status honor, membuatnya juga berharap agar bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Karena menurutnya, perjuangan yang dia dan teman-temannya lakukan tak bisa dipandang sebelah mata.
"Pagi-pagi harus berangkat mendidik anak-anak, sampai sore, harus meninggalkan keluarga, ada juga yang jualan disini, mencari rejeki di tempat lain juga," bebernya.
Sekali lagi dia berharap, agar pemerintah bisa memberikan kebijakan yang adil. Tidak ada pemotongan insentif yang harus mereka terima.
"Kita juga kaget mendengar isu itu 1-2 hari ini, ya kalau bisa jangan dipangkas lah, anggap aja itu sebagai penghargaan buat kami lah yang honorer," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (PTTH) Kaltim Wahyudin juga memberikan tanggapan. Melalui aplikasi pesan instan, ia meminta agar Pemkot Samarinda mau memberikan tambahan insentif bagi guru honor.
Bahkan ia menyarankan, angka insentif sebelumnya yang mencapai Rp 1 juta bisa dikembalikan lagi oleh Pemkot. Karena menurutnya, pengurangan ini bakal membuat guru honor sengsara.
"Ini kan insentif sdh di kurang dri 1jt jadi 700rb. Kalo bisa kembalikan lagi jadi 1jt," ujarnya.
Disdikbud Ngaku Belum Bisa Beri Jawaban: Saya Belum Tahu
Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin usai pertemuan bersama dewan mengatakan, hingga kini pihaknya belum bisa memberikan jawaban soal masalah itu.
Karena, Disdikbud Samarinda hanya mengimplementasikan anggaran yang sudah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda.
“Jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang detail, karena saya belum tahu angkanya. Karena misalnya nanti saya ngomong dikurangi sekian, tapi angkanya muncul full kan enggak bisa juga. Saya belum tahu pasti angka itu sebelum diketok DPRD dan TAPD,” jawabnya, dikutip Rabu (24/8/2022).
Ia mengungkapkan, penerima insentif di Samarinda terdiri atas guru honorer yang tersebar di sekolah negeri dan swasta. Mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
Dari total guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor di seluruh sekolah negeri (TK, SD, SMP, SKB/PLA) sebanyak 2.486 orang, 2.319 di antaranya sudah menerima insentif. Sisanya sebanyak 167 orang belum menerima insentif.
"Kemudian, untuk di sekolah swasta (PAUD/KB/TK/TPA/TPQ, SD, SMP, PKBM), total guru dan tenaga kependidikan sebanyak 4.164. GTK yang menerima intensif sebanyak 3.826 orang dan yang belum menerima sebanyak 336," jelasnya.
Adapun untuk total GTK sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang terdiri atas PGDA sekolah negeri dan PGDA sekolah swasta, madin, dan ponpes ada 1.319 orang, yang menerima intensif sebanyak 1.274 dan yang belum menerima ada 45 orang.
Baik guru di sekolah negeri, swasta, maupun Kemenag semua mendapat insentif setiap bulan sebesar Rp 700 ribu. Dibayar setiap 3 bulan sekali.
“Kami masih tunggu angka pasti (alokasi insentif, Red.) dari TAPD, apapun keputusannya saya ikut,” ujarnya.
