Ketiga, saat ini, pihaknya tengah mendata sekolah swasta yang mampu. Bagi sekolah swasta yang mampu, pihaknya mempertimbangkan untuk meninjau ulang insentif yang diberikan.
Ia menegaskan, intinya, Pemkot Samarinda ingin pemberian insentif ini tidak bermasalah dan berisiko hukum. Baik kepada pejabat pemerintah maupun penerima.
“Kalau mereka (sekolah swasta) mampu, mereka punya kemampuan menggaji guru karena ada syarat-syarat pendirian sekolah. Tidak bisa seenaknya bikin yayasan lalu bikin sekolah,” ucapnya.
Di luar 3 hal di atas, disampaikan olehnya, insentif yang diberikan akan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada pemotongan. Tetap Rp 700 ribu. Sedangkan tiga hal tersebut akan dilakukan pendalaman dan dikaji ulang.
Baca Juga:Miris! Murid Ini Melawan Guru Saat HP-nya Disita, Netizen: Pentingnya Adab
“Kalau APBD kami memungkinkan, mampu dan kuat, kami akan tingkatkan (insentif). APBD Samarinda itu Rp 2,2 triliun. Lebih dari 50 persen itu belanja pegawai. Termasuk guru di dalamnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Samarinda mengungkapkan, ada rencana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memangkas insentif guru dari Rp 700 ribu menjadi hanya Rp 250 ribu per bulan.
Pemangkasan itu dilakukan dengan 2 alasan. Pertama, keterbatasan anggaran Pemkot Samarinda. Kedua, ada temuan BPK karena regulasi yang bertabrakan.
Meski begitu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menegaskan, alasan regulasi yang bertabrakan menurutnya tidak bisa dijadikan dasar penghapusan insentif.
Sebab, jika memang perkara regulasi, mestinya yang diubah regulasinya, bukan dengan cara menghapus insentif.
Baca Juga:Uji Kir Dianggap Sulit oleh Sopir Truk Samarinda, Dishub: Bohong Itu
“Insentif jangan sampai dihapus karena berkaitan dengan kualitas layanan pendidikan,” tegas Sri Puji Astuti.
