PUPRK Bontang Tak Koreksi Harga Proyek yang Sudah Berkontrak, Kok Bisa?

Meski begitu, dirinya meminta kepada kontraktor proyek yang sudah bekerja untuk bisa menyesuaikan harga.

Denada S Putri
Kamis, 06 Oktober 2022 | 09:32 WIB
PUPRK Bontang Tak Koreksi Harga Proyek yang Sudah Berkontrak, Kok Bisa?
Pengerjaan proyek turap di Kelurahan Gunung Elai. [KlikKaltim.com]

SuaraKaltim.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang tidak memberikan harga koreksi proyek pembangunan.

Katanya, hal itu karena imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. 

Kabid Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Edi Suprapto mengatakan, pertimbangan itu diambil setelah digelar rapat bersama.

Apalagi, tidak ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait koreksi harga imbas kenaikan BBM. 

Baca Juga:Jajaran Komisaris PTPP Pantau Tiga Proyek, Pastikan Selesai Tepat Waktu

"Tidak ada penyesuaian harga karena imbas naiknya BBM Subsidi. Apalagi untuk proyek yang sudah tandatangan kontrak," ucapnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (5/10/2022). 

Meski begitu, dirinya meminta kepada kontraktor proyek yang sudah bekerja untuk bisa menyesuaikan harga baru material. 

Memang katanya, ia kerap mendapat keluhan. Misalnya pengerjaan turap.

Di mana, material dasar seperti batu koral, pasir, batu gunung, dan material lainnya. 

Ia sendiri berharap, mereka bisa mengerjakan proyek semaksimal mungkin dengan memaksimalkan waktu yang tersisa hingga Desember 2022 mendatang. 

Baca Juga:Lagi! Pekerja Proyek Trans Papua Ditembaki dan Dibantai Separatis OPM

"Kalau proyek yang baru lelang harga sudah disesuaikan dengan kenaikan BBM Subsidi. Jadi, kita harap yang sudah berjalan maksimallah kerjain proyeknya," pungkasnya.

News

Terkini

Kabar itu juga diunggah kembali di akun gosip @lambeturah_oficial.

Lifestyle | 21:12 WIB

Peristiwa yang menimpa Mawar bukan hanya sekali.

News | 20:30 WIB

Tersangka diamankan di Kawasan Gunung Guntur.

News | 20:14 WIB

Soal rumah mewah yang dimiliki Ismail Bolong, dipaparkan admin di keterangan tulisnya.

News | 19:30 WIB

Jika dibandingkan dengan 2022, APBD Kaltim melonjak naik sekitar Rp 6 triliun.

News | 19:00 WIB

Penyaluran sudah menyentuh angka 2.336 penerima.

News | 18:30 WIB

Lantaran dianggap mengancam keselamatan dirinya dan pengendara lain, sejumlah orang lalu mendekati pria yang sedang salat di tengah jalan itu.

News | 17:30 WIB

Hal itu ditetapkan dalam Pengumuman Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561 / 11854 / 2187-IV / B.Kesra

News | 17:00 WIB

Andi Faiz menyayangkan keputusan pemerintah atas pengadaan mobil dinas baru itu.

News | 16:30 WIB

Tampak pelaku dengan menggunakan logat bahasa Sumatera sempat menggertak petugas.

News | 16:00 WIB

LBH Samarinda melaporkan praktek tambang ilegal. Tapi laporan sering tidak berprogres.

News | 15:43 WIB

Minimal kenaikan UMK dari 6-10 persen.

News | 14:45 WIB

Meski mencekam, warga terlihat menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari menunggu kiriman bantuan.

News | 14:30 WIB

Untuk diketahui untuk seluruh kontingen kurang lebih hampir 10 ribu orang yang hadir.

News | 08:00 WIB

Merangkum nilai anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas di APBD-Perubahan 2022, ternyata ada sebesar hampir Rp 10 miliar.

News | 07:30 WIB
Tampilkan lebih banyak