Kasus Ismail Bolong Disebut Fenomena Gunung Es, Tambang Ilegal di Kaltim Ada Ratusan

LBH Samarinda melaporkan praktek tambang ilegal. Tapi laporan sering tidak berprogres.

Denada S Putri
Senin, 28 November 2022 | 15:43 WIB
Kasus Ismail Bolong Disebut Fenomena Gunung Es, Tambang Ilegal di Kaltim Ada Ratusan
Ilustrasi tambang ilegal di Kaltim. [Istimewa]

SuaraKaltim.id - Presiden Jokowi diminta turun tangan menyelesaikan kasus tambang ilegal di Kaltim yang diduga melibatkan banyak petinggi Polri aktif.

Sebab, kasus pertambangan ilegal di Kaltim merupakan hal jamak dan sudah sering terungkap ke publik. Kasus Ismail Bolong, eks anggota Polri, hanyalah fenomena gunung es.

Selama ini praktek tambang ilegal di Kaltim sudah sering terus terjadi dan berulang, bahkan melibatkan aparat kepolisian. Namun, praktek keterlibatan polisi dalam tambang ilegal tidak pernah direspon.

“Ada keterlibatan oknum tertentu yang membekingi tambang ilegal,” tegas Fathul Huda, dari LBH Samarinda, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (28/11/2022).

Baca Juga:Analis: Bantahan Kabareskrim terkait Kasus Ismail Bolong Tunjukkan Tidak Hormati Hasil Pemeriksaan

Fathul Huda mengungkapkan, sudah berulangkali LBH Samarinda melaporkan praktek tambang ilegal. Tapi laporan sering tidak berprogres.

Koalisi YLBHI, JATAM Nasional, JATAM Kaltim, LBH Samarinda, WALHI, dan Trend Asia desak Presiden Jokowi tuntaskan kasus tambang ilegal di Kaltim yang diduga melibatkan petinggi Polri. [kaltimtoday.co]
Koalisi YLBHI, JATAM Nasional, JATAM Kaltim, LBH Samarinda, WALHI, dan Trend Asia desak Presiden Jokowi tuntaskan kasus tambang ilegal di Kaltim yang diduga melibatkan petinggi Polri. [kaltimtoday.co]

Bahkan pernah suatu ketika, ada warga yang melaporkan pertambangan ilegal, malah ada intimidasi dari aparat Polsek Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

“Laporan tambang ilegal yang dilakukan di dekat kampus UIN Samarinda misalnya, tidak ada respons sama sekali dari kepolisian,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan dari JATAM Kaltim, saat ini ada sekitar 160 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim. Jumlah ini meningkat tajam sejak 2018 yang teridentifikasi ada 3 titik di Samarinda.

Data ini diperoleh dari laporan masyarakat, liputan media, dan temuan langsung JATAM Kaltim di lapangan. Temuan atas aktivitas pertambangan ilegal itu sudah pernah dilaporkan oleh JATAM, termasuk laporan ke presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi tak pernah dilakukan penindakan.

Baca Juga:Susno Yakin Kasus Ismail Bolong Bisa Dituntaskan Sepekan: Kita Bersyukur Kapolri Di-back Up Tangan Tuhan

Pertambangan ilegal yang terjadi di Kaltim dimulai dari pertambangan koridor yakni pertambangan yang dilakukan di lokasi tidak berizin, tetapi dihimpit oleh dua lokasi berizin.

News

Terkini

Rumah sakit tersebut ditujukan bagi masyarakat di sekitar IKN.

News | 18:00 WIB

Tampak, satpam itu pun mengantarkan anak jalanan itu sampai keluar.

News | 16:55 WIB

Berdasarkan narasi dalam video disebutkan jika peristiwa PNS wanita mengamuk itu terjadi di kantor Kelurahan Fookuni.

News | 16:41 WIB

Tim asuh Aji Santoso itu kini berada diperingkat 7 dengan poin 31 atau hanya selisih 4 poin dari Borneo FC.

News | 16:06 WIB

Dalam video itu, pelaku terlihat kembali mendatangi lokasi.

News | 17:00 WIB

Disebutkan jika aksi nekat wanita berhijab itu saat bertengkar di tempat ekstrem terjadi di jembatan Teluk Kendari.

News | 15:11 WIB

Lahan tersebut masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

News | 15:00 WIB

Meski terlihat jalanan masih ramai dilintasi pengendara, keduanya tampak santai beraksi.

News | 14:54 WIB

Tato di lengan wanita itu tampak tertulis nama Bayu.

News | 18:43 WIB

Kasus pelecehan sang sopir angkot terhadap penumpang wanita direkam oleh penumpang lain.

News | 18:04 WIB

Pria bertopi dan berkemeja biru itu melawan saat hendak ditangkap polisi.

News | 17:49 WIB

Pihak keluarga dari anak perempuan itu pun akhirnya membuat klarifikasi.

News | 17:24 WIB

Tergambar lukisan mural dan grafiti menghiasi tembok tersebut.

News | 17:01 WIB

Hal itu disampaikan Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni belum lama ini.

News | 20:00 WIB
Tampilkan lebih banyak