“Infrastruktur antara di kota dengan daerah pinggiran kan masih jauh perbedaannya. Belum lagi soal distribusi guru lalu standardisasi dan kualitas guru,” sambungnya.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Semester Genap 2022/2023, di Kaltim tercatat ada 383 guru SLB, 5.056 guru SMK, dan 4.993 guru SMA. Sedangkan mengacu pada data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, guru jenjang SMA yang telah mengantongi kualifikasi kompetensi dan ditetapkan secara nasional mulai 2016-2020 berjumlah 382 orang.
Sedangkan untuk guru jenjang SMK, tercatat 374 orang yang sudah memiliki kualifikasi kompetensi dan ditetapkan secara nasional mulai 2016-2020. Jumlah tersebut masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah guru yang mencapai ribuan.
Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Angka Partisipasi Sekolah (APS) mulai 2018-2021 juga bergerak fluktuatif. Untuk umur jenjang pendidikan 7-12 tahun misalnya. APS pada 2018 berjumlah 99,76, 2019 berjumlah 99,68, dan 2021 sebesar 99,60.
Baca Juga:Tak Ingin Bergantung Terus sama SDA, Hadi Mulyadi Mau Kaltim Punya Terobosan Baru
Umur jenjang pendidikan 13-15 tahun, pada 2018 mencapai 98,89, 2019 berjumlah 98,21, dan 2021 mencapai 98,90. Sementara untuk usia 16-18 tahun, 2018 mencapai 81,55, 2019 sebesar 82,07, dan 2021 mencapai 82,01.
Melihat data tersebut, tampak jumlah warga Kaltim yang menempuh pendidikan di usia 16-18 tahun tak sebanyak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Artinya, masih ada warga Kaltim yang terhenti pendidikannya di jenjang SMP dan tak lanjut ke SMA sederajat.
Terpisah, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mareta Sari menyebut, sebenarnya Kaltim harus sejak jauh hari memikirkan agar tak bergantung lagi terhadap SDA.
Namun, pergerakan signifikan tak begitu tampak mulai kewenangannya masih ada di daerah dan kini sudah ditarik ke pusat.
“Alasannya jelas, ekonomi dari pertambangan batu bara khususnya, tidak berkelanjutan. Banyak sekali proses dan masukan yang diberikan JATAM Kaltim sejak era awal batu bara. Kenapa baru sekarang dipikirkan?,” ujar Mareta.
Baca Juga:Adaro Berencana Buyback Saham, Rogoh Kocek Rp4 Triliun
Dia menilai, selama ini Pemprov Kaltim masih sebatas menyatakan narasi saja. Belum ada pelaksanaan yang berpengaruh. Jika sekadar komitmen tapi tak dilaksanakan, maka semuanya percuma.
