SuaraKaltim.id - Natan Sumbu warga Jalan Batu Ampar RT 09 Kelurahan Bontang Kuala, Bontang Utara mengeluhkan akses jalan menuju rumahnya yang belum tersentuh pembangunan.
Sengsaranya, jalan yang disemenisasi hanya berkisar 20 meteran tepat di depan pintu masuk menuju rumahnya. Hanya saja setelah itu dirinya harus menempuh jalan tanah dan kondisinya memprihatinkan.
Dirinya tinggal bersama isteri dan dua orang anak yang masih bersekolah. Di sana, bermukim sekitar 5 keluarga dari total 7 rumah.
"Parah sekali jalan tanah dan rusak juga. Kalau hujan lebih memprihatinkan," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (08/03/2023).
Apabila hujan turun, jalan tersebut menjadi kubangan lumpur. Sering kali anaknya batal ke sekolah karena terjatuh ke dalam lumpur akibat jalan licin.
"Kalau sekolah anak saya diantar istri pakai motor, kalau hujan sering jatuh. Akhirnya batal lagi ke sekolah karena pakaian kotor," ungkapnya.
Akses itu merupakan jalur satu-satunya bagi warga untuk beraktivitas baik itu sekolah atau berangkat kerja. Dirinya berharap ada pembangunan jalan yang layak bagi masyarakat yang bermukim disini.
"Pokoknya tidak jadi sekolah. Karena kan seragam kotor. Terus kalau dipaksakan juga sangat bahaya," sambungnya.
Ketua RT 09, Kelurahan Bontang Kuala, Imam Sanusi mengaku, sudah kerap kali mengusulkan pembangunan jalan Batu Ampar.
Baca Juga:Banjir di Bekasi Diklaim Surut, Beredar Video Kondisi Muaragembong yang Masih Tergenang
Namun, hingga kini masih belum ada alokasi perbaikan. Dari informasi yang diterimanya di April 2023 mendatang ada wacana perbaikan.
"Iya saya juga sudah bersuara setiap kali Musrenbang. Semoga cepat ada perbaikan. Kasian juga masyarakat di sana," tuturnya.
Lurah Bontang Kuala Suiza Ixan Saputro mengaku, sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan jalan di RT 09 Jalan Batu Ampar.
Hanya saja, sampai sekarang belum terealisasi dengan alasan anggaran terbatas. Belum lagi saat proses Musrenbang baik tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota semakin mengerucut.
Makanya, pada akhirnya program prioritaslah yang didulukan. Bukan berarti mengenyampingkan setiap usulan masyarakat.
"Iya belum ada kabar padahal sudah diusulkan. Cuman ada yang lebih prioritas. Tapi kita coba akan tanyakan lagi. Karena itu limpahannua ke OPD teknis baik DKPP atau PUPR," tutur Suiza.
