SuaraKaltim.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah menggodok bentuk pemerintahan dan pembagian wilayah.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati TB, dalam seminar jasa konstruksi di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (26/10/2023).
“Kami dengan UGM hari ini lagi mengawal bagaimana dengan pembagian wilayah dan bentuk Pemerintahan di IKN,” ujar Thomas dalam sambutannya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Jumat (27/10/2023).
Pasalnya, keberadaan IKN berdampak pada dua kabupaten di Kaltim. Yakni Kutai Kertanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU). Karena sebagian wilayahnya masuk IKN.
Baca Juga:Petani di Desa Gunung Mulia Dekat IKN Berkeluh Kesah Soal Irigasi
“Kita tahu IKN berdampak pada dua kabupaten, PPU dan Kukar, 6 kecamatan, 32 kelurahan dan 22 desa,” sebutnya.
Menurutnya, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa Pemerintahan di IKN akan berbeda dengan yang ada. Meski seperti Provinsi dan kedudukannya sama dengan kementerian.
“Pak Presiden ingin agar pembagian wilayah dan bentuk Pemerintahannya berbeda dengan eksisting Pemerintahan Daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Pihaknya juga diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkut wilayah. Apalagi pembangunan infrastruktur khususnya Pusat Pemerintah IKN kini tengah dikebut.
Pembangunan sejumlah kantor maupun instansi juga terus dilakukan, dalam waktu dekat akan ground breaking Kantor Bank Indonesia, Nusantara hingga Internasional School.
Baca Juga:Budaya Kerja Baru di IKN, Pemerintah Perkenalkan Platform Smart ASN
“Tanggal 1,2,3 (November) besok rencananya ground breaking Bank Indonesia , Jakarta Internasional School, Mayapada , BPJS Ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, OJK, Hermina dan lain-lain,” bebernya.
“Kami punya target-target khusus, tahun depan awal itu ASN sebanyak 16.990 orang sudah pindah, makanya infrastruktur dasar sudah kami kejar, kami kebut, ” tandasnya.
