SuaraKaltim.id - Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai dukungan penuh dari berbagai pihak. Termasuk, Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin.
Politisi Partai Gerindra itu melihat dampak positif yang akan dibawa oleh IKN bagi Penajam Paser Utara (PPU) dan menggarisbawahi pentingnya mendukung perubahan yang sedang berlangsung.
Menyikapi perubahan besar seperti rencana pemindahan IKN, Raup Muin menegaskan bahwa dampak positif IKN akan lebih banyak daripada dampak negatif.
"Saya pikir, ketika IKN jadi, dampak positifnya lebih banyak. Persoalan dampak negatif, di mana-mana ada plus minus dalam sesuatu, apalagi menyangkut perubahan, setiap perubahan pasti ada pro dan kontra,” ujarnya, melansir dari KaltimToday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (08/11/2023).
Baca Juga:Pengusaha Ini Terang-terangan Bilang ke Jokowi Takut Investasi di IKN
Ia juga menyatakan, elemen pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab terkait IKN dapat dijalankan dengan baik.
Dirinya juga menyoroti pentingnya pemerintah dan masyarakat berkontribusi seoptimal mungkin meskipun ada keterbatasan.
"Sebelum itu selesai semua apa yang dilakukan, tugas pemerintah harus jelas. Kita bagian dari elemen masyarakat tentu mendukung walaupun juga kita punya kekurangan dalam hal berkontribusi lebih banyak karena keterbatasan,” tegasnya.
Saat ini, sebagian besar pembangunan yang terkait dengan IKN adalah fasilitas pemerintah, dan hanya sedikit yang dimiliki oleh sektor swasta.
“Dari 10 pembangunan yang ada, paling hanya satu dua yang milik swasta. Tetapi tidak masalah, karena yang paling utama adalah fasilitas yang bisa menunjang masyarakat,” paparnya.
Baca Juga:Kala Jokowi, Erick Thohir dan Ridwan Kamil Ngeteh Bareng di IKN
Menurutnya, hal ini bukan masalah, selama fasilitas-fasilitas ini dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan semangat mendukung Ibu Kota Nusantara, PPU dan daerah sekitarnya bersiap untuk menyambut masa depan yang lebih baik dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.