“Di sisi lain, saya memaklumi DPW PKS Kaltim tidak mau berkomentar (soal penolakan PKS terhadap IKN). Itu berkaitan dengan elektabilitas mereka di Kaltim,” ujar Budiman lagi.
Apalagi, ujar Budiman, elektabilitas PKS Kaltim akan semakin dipertaruhkan jika terjadi gejala penolakan terhadap calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Bisa pula jika ada penolakan terhadap PKS untuk tidak dipilih di Pemilu 2024.
“Pernyataannya kan jelas. Anies sudah menyebutkan, Muhaimin sudah menyebutkan. Presiden PKS juga sudah menyebutkan. Jika diamati, untuk menang dari sisi jumlah suara di Jakarta dan Jawa, itu menguntungkan yang membuat pernyataan dengan cara menarik simpati dari mereka yang tidak rela ibu kota pindah ke Kaltim,” tambah Budiman.
Dijelaskan Budiman, PKS pasti sudah mengidentifikasi hal-hal seperti ini dan telah memperhitungkan untung-ruginya. Jadi, ketika ada pernyataan yang berpotensi menimbulkan keuntungan, PKS dipastikan akan mengambil kesempatan tersebut.
Baca Juga:Akmal Malik Ungkap Strategi untuk Tingkatkan Potensi Ekonomi di Sekitar IKN
“Iya (PKS Kaltim melakukan prinsip kehati-hatian). Apalagi kalau ditarik ke belakang, ada perpindahan kader PKS ke Partai Gelora. Kan ada kemungkinan di Kaltim ini enggak ada harapan karena suara terbagi setelah Gelora muncul. Kalau kondisinya begitu, tambah tidak dihitung suara Kaltim,” ujar Budiman lagi.
Ditanya apakah pemilih di Kaltim masih akan tetap memilih PKS walau PKS dengan tegas menolak kepindahan IKN, Budiman berpendapat, hal itu akan bergantung pada pemilih.
Jika pemilih di Kaltim cenderung apatis atau tidak menganggap pernyataan itu sebagai persoalan, tentu tak akan memengaruhi suara PKS.
“Tapi setidaknya, kalau mayoritas masyarakat Kaltim ingin IKN tetap ada di Kaltim, bisa jadi akan ada peralihan suara,” lanjut dia.
Sepengamatan Budiman, PKS dinilai cerdas untuk memilih isu tertentu dalam meningkatkan elektabilitas. Sehingga banyak masyarakat yang akan memilihnya.
Baca Juga:Jumlah Insentif dan Simulasi Pemindahan ASN ke IKN Sudah Difinalisasi Pemerintah
“Saya meyakini, pasti PKS ini sudah mengkaji secara mendalam, entah itu secara matematis, untung-ruginya ketika mengeluarkan pernyataan itu. Mungkin mereka berkesimpulan, lebih banyak yang menolak IKN dibandingkan yang menerima,” tandasnya.
