SuaraKaltim.id - Relawan Teman Ganjar-Mahfud Kalimantan Timur (GM Kaltim) memberikan respon terkait pernyataan Anies Baswedan pada Debat Calon Presiden (Capres) Pertama yang berlangsung di Gedung KPU RI Jakarta, pada Selasa (12/12/2023) malam.
Pernyataan Anies Baswedan semalam, mendapat respon dari Sekretaris Relawan Teman GM Kaltim, Rahmat pada Rabu (13/12/2023).
"Anies mengatakan jika pembahasan IKN belum komprehensif. Sepengetahuan kami, sesuai dengan UU IKN, itu sudah dibahas secara komprehensif," kata Rahmat, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Ia menyebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dibahas oleh DPR RI dan Pansus IKN pada masa persidangan II tahun 2021-2022, tepatnya pada Kamis (07/12/2023). Rahmat meyakini, pembahasan IKN sudah dilakukan berbagai tahapan.
"Dalam rapat kerjanya, juga melibatkan menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri keuangan, menteri ATR/BPN, mendagri, dan lain-lain," imbuhnya.
Rahmat menegaskan, pembangunan IKN sangat dinanti oleh masyarakat Kaltim. Ia meyakini, pemindahan IKN akan berdampak positif bagi masyarakat.
"Dari tim relawan Ganjar-Mahfud, pembangunan IKN pasti berpihak kepada rakyat kaltim," tegasnya.
Untuk diketahui, Dalam debat tersebut, Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab pertanyaan dari Calon Presiden nomor urut 3, soal pemindahan ibu kota negara Indonesia baru ke Kaltim.
Sosok yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, masih banyak permasalahan Kota Jakarta yang belum dibenahi, mulai dari kemacetan hingga polusi.
Baca Juga:Sambut IKN, Young Speaker Indonesia Ajak Puluhan Gen Z Latih Public Speaking di Samarinda
"Masih banyak permasalahan di Jakarta. Soal kepadatan penduduk, lingkungan hidup, jika ditinggalkan tidak akan selesai," ujarnya, disadur dari sumber yang sama di hari yang sama.
Lebih lanjut, ia menambahkan jika menghadapi sebuah masalah di depan mata, harus diselesaikan secara tuntas. Ia memberikan contoh soal situasi yang ada di Kaltim.
"Masih banyak bangunan sekolah yang rusak di Kaltim, urgensi jalur antar kota-kota di Kaltim juga sangat penting. Yang merasakan uang itu rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya untuk ASN kerja bukan untuk rakyat dan pusat perekonomian," bebernya.
Kemudian, di debat itu Ganjar Pranowo kembali mempertanyakan tentang posisi Anies terhadap kebijakan IKN, apakah ditolak atau melanjutkan.
Menurut pasangan Muhaimin Iskandar, hal tersebut merupakan contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.
"Siapa yang kritis dianggap oposisi, dan yang pro dianggap pro terhadap pemerintah. Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif dan memberikan ruang kepada publik," tutupnya.
