Sidak Parcel Lebaran, Pemkot Balikpapan Temukan Makanan Kadaluarsa

Pemkot dikatakan Muahimin sudah membentuk tim pengendalian gratifikasi.

Denada S Putri
Jum'at, 05 April 2024 | 04:00 WIB
Sidak Parcel Lebaran, Pemkot Balikpapan Temukan Makanan Kadaluarsa
Pemkot Balikpapan menggelar sidak ke beberapa toko penjual parcel. [SuaraKaltim.id/Arif Fadillah]

SuaraKaltim.id - Pemkot Balikpapan  melakukan sidak  ke beberapa toko yang menjual parcel, Kamis (04/04/2024) pagi.

Dalam sidaknya masih ditemukan beberapa makanan ringan yang masa kadaluarsa berdekatan dengan hari Raya.

"Ada beberapa toko yang tanggal kadaluarsanya berdekatan dengan hari raya," ucapnya.

Selain itu ada toko yang tidak mencantumkan daftar makanan ringan beserta tanggal masa kadaluarsa dalam bungkusan parcel.

Baca Juga:Jadwal Imsak untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 4 April 2024

"Mestinya ketika sudah dibungkus dalam bentuk parcel. Harus dibuatkan daftar nama makanan beserta tanggal kadaluarsanya, " katanya.

Sementara itu Cece salah satu pemilik toko berani menjamin semua barang di tokonya masih layak konsumsi atau tidak kadalursa. "Berani saya jamin pak," lanjutnya.

Sementara itu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Balikpapan dilarang keras menerima parcel dalam bentuk apapun. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah, Muahimin saat meninjau sejumlah toko penjual parcel, Kamis (04/04/2024).

"Kan sudah ada mekanismenya. Sudah ada edaran dari KPK ditindaklanjuti pemerintah kota melalui surat Edaran. ASN yang menerima paket wajib melaporkan ke inspektorat," sebut Muhaimin.

Pemkot dikatakan Muahimin sudah membentuk tim pengendalian gratifikasi. Nantinya ketika ASN melaporkan ke inspektorat, parcel tersebut akan diserahkan ke panti asuhan atau kaum membutuhkan.

Baca Juga:Pelabuhan Semayang Sibuk Jelang Lebaran, Lonjakan Penumpang 25%, Kapal Tambahan Disiapkan

"Jadi kita mempunyai tim pengendalian gratifikasi. Semua harus lapor ke inspektorat. Nanti selanjutnya barang atau parcel itu kita serahkan ke panti asuhan," jelas Muhaimin.

Sejauh ini dikatakan Muhaimin aturan tersebut sudah dipatuhi oleh ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan. Memang sejatinya pejabat publik dilarang keras menerima parcel dalam bentuk apapun karena bisa terindikasi gratifikasi.

Kontributor : Arif Fadillah

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak