SuaraKaltim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyampaikan, alokasi dana yang tepat dan efisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan stimulan sosial ekonomi kepada para petani yang terkena dampak bencana.
"Bencana yang lebih besar itu adalah ketika seorang manusia tidak mendapat haknya untuk makan, akibat terjadinya kondisi yang tidak ideal," kata Akmal Malik, melansir dari ANTARA, Rabu (24/04/2024).
Akmal menyampaikan, urgensi dan langkah-langkah Pemprov Kaltim menangani dan memulihkan ekonomi para petani yang terdampak bencana banjir di Bumi Etam.
Akmal menyebut, ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat perubahan alam dan kejadian-kejadian bencana tersebut.
Baca Juga:Oknum Kejaksaan Kaltim Main Api dengan Wanita Berusia 27 Tahun, Istri Lapor dan Minta Hukuman Berat
"Pangan kita, menurut Pak Presiden sedang tidak baik-baik saja karena perubahan iklim dan anomali iklim yang luar biasa. Itu kenapa kami di Kaltim mencoba mangalokasikan dan memberikan perhatian yang besar terhadap kebutuhan pangan," sebutnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menegaskan, alokasi dana dari APBD harus dirancang secara bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian, dan kebutuhan alat dan mesin pertanian, serta program-program rehabilitasi berkelanjutan.
"Kejadian bencana seperti kekeringan dan banjir menyebabkan kesengsaraan luar biasa untuk kebutuhan pangan. Itu kenapa kami memberikan atensi kepada penanggulangan bencana," ucapnya.
Akmal meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para pemangku kepentingan lain untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangan secara terarah.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, juga menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna penanganan dan penanggulangan bencana.
Baca Juga:Bawaslu Kaltim Siap Beri Keterangan Tertulis ke MK Terkait Sengketa Suara di Pileg 2024
"Sidang Komisi 4 Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak bencana alam dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat," tuturnya.
