SuaraKaltim.id - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut realisasi penerapan peralatan, sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Kota Samarinda belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Hal itu disampaikannya setelah mendengar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah TA 2023 dalam program prioritas Wali Kota Samarinda.
"Kita cek yang terutama adalah salah satu program prioritas pak wali kota itu kan yaitu program bantuan peralatan dan sarana, itu juga yang disampaikan waktu LKPJ nah yang kita dapatkan datanya ternyata masih banyak belum memenuhi standarisasi SNI," ujarnya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (29/04/2024).
Rohim membeberkan, meninjau dari data program belajar 12 tahun, ternyata masih banyak sekolah-sekolah yang peralatan dan sarana prasarananya belum memenuhi standarisasi.
Baca Juga:Sejarah Pembentukan Kaltim, Jadi Wilayah Pertama di luar Jawa Sumatera yang Gabung RI
Menurutnya, untuk mengukur target penunjang program ini saja harus diberikan penentuan berapa persen target yang bisa direalisasikan terlebih dahulu.
"Menurut kami mesti yang jadi ukuran itu kalau mau menunjang program belajar 12 tahun, berarti semua sekolah di Samarinda itu seluruhnya, karena kan di situ enggak sebut berapa persen tapi disebut bantuan saran prasarana 12 tahun berarti seluruh sekolah," katanya.
Rohim juga mengungkapkan, pada 2023 setelah memeriksa data kurang lebih baru 50 persen yang baru tersentuh dari bantuan yang dimaksud. Persentase angka itu pun terbilang masih rendah.
"Yang 2023 itu kita cek datanya paling kurang lebih baru 50 persen yang tersentuh dari bantuan itu,"ujar Rohim.
Melihat itu Abdul pun menyatakan akan menagih apa yang telah disampaikan oleh Walikota Samarinda mengenai bantuan terhadap seluruh sekolah, baik dari tingkat SD maupun SMP bahkan hingga PAUD harus memenuhi standar SNI peralatan khusus untuk sarana dan prasarana sekolah.
Baca Juga:Polisi Tangkap Pengedar Sabu-sabu Seberat 1,52 Kilogram di Samarinda
Ia berharap, mengenai standar SNI itu bukan hanya sekedar pasar namun menjadi prioritas karena sekolah itu merupakan tempat manusia dididik.
"Kan Pak Wali Kota terus-terusan bahas soal pasar standar SNI itu kan cuma pasar, mestinya yang ada dalam program prioritasnya kan tunjangan pendidikan, mestinya sekolah itu yang diprioritaskan karena di situ manusianya dididik itu catatan kita," pungkasnya.
