SuaraKaltim.id - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau saat ini dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel. Dengan luas wilayah yang mencapai 3.737 km² dan 13 kecamatan, idealnya Satpol PP Berau memiliki 250-450 personel. Namun, faktanya, saat ini hanya ada 196 personel, terdiri dari 48 PNS dan 148 tenaga kontrak.
Kekurangan personel ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Berau, terutama di momen-momen besar seperti hari raya keagamaan.
Kasatpol PP Berau, Anang Saprani, menuturkan bahwa pihaknya harus menerapkan strategi shift-shift-an untuk memaksimalkan kinerja dengan personel yang ada.
Meskipun demikian, Anang menegaskan bahwa Satpol PP Berau tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan SOP yang berlaku.
Baca Juga:DPRD Berau Desak Pemkab Tindak Tegas Pertambangan Ilegal dan Paksakan Reklamasi Lahan
"Strategi kami tetap mengacu kepada SOP yang ada dengan tetap melakukan patroli dan pengawasan, itu pun kami melakukannya dengan cara shift-shift-an," sambungnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (26/05/2024).
Di sisi lain, Anang berharap agar Pemkab Berau dapat memperhatikan kekurangan personel ini dan mencari solusi. Ia menyadari bahwa penambahan personel non-ASN terhambat oleh aturan, namun ia berharap ada kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan ini.
"Kami menyadari itu, tapi semoga ada perlakukan khusus dari kepala daerah terhadap OPD kami," pintanya.
Lanjut Anang, berdasarkan dari hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) di Padang, Sumatera Barat yang pernah ia ikuti beberapa waktu lalu persoalan keterbatasan personel merupakan hal yang juga dialami daerah lain.
Ia mengaku prihatin apabila, perkembangan Berau yang cukup pesat tidak dibarengi dengan jumlah penegak hukum di daerah yang dinaungi pemerintah seperti Satpol PP tidak tercukupi.
Baca Juga:6 Kg Sabu Gagal Beredar di Berau, 2 Kurir Ditangkap Polisi Usai Drama Kejar-kejaran
"Kami berharap mengenai ini melalui Bupati atau DPRD mohon mungkin bisa dijadikan satu kebijakan khusus untuk penambahan personel ini, entah bagaimana caranya yang penting kami memenuhi kuota sesuai dengan aturan yang ada," tandasnya.
