SuaraKaltim.id - Basuki Hadimuljono mengaku mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu ia sampaikan usai dirinya dilantik sebagai pejabat definitif Kepala Otorita IKN, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/11/2024) lalu.
Basuki menuturkan, proses pembangunan IKN dipercepat dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Ia menyebut, saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.
"Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu," katanya, dikutip dari ANTARA, Senin (11/11/2024).
Minat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Ditanya komentarnya terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyebut kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki menegaskan, pihaknya akan berpegang pada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.
Selain hal itu dimandatkan oleh UU IKN, Basuki juga menyebut bahwa percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan dalam 3-4 tahun ke depan.
"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" tanyanya.
Dikatakan Basuki, capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.
Basuki mengaku akan kembali berkantor di IKN mulai Kamis (07/11/2024) untuk menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR dalam agenda kunjungan kerja.
Baca Juga:Akademisi Soroti Ketakutan ASN Soal Isu "Pemindahan Paksa" ke IKN
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 15 triliun.
"Itu di-breakdown, untuk OIKN Rp5,89 triliun dan PUPR Rp9,11 triliun," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu (25/09/2024).
