30.046 Hektar Mangrove di Kaltim Akan Dipulihkan, BRGM Optimalkan Kolaborasi

Program ini ditargetkan memulihkan mangrove seluas 30.046 hektar di wilayah Kaltim dalam kurun waktu 2024 hingga 2027 nanti.

Denada S Putri
Senin, 30 Desember 2024 | 17:44 WIB
30.046 Hektar Mangrove di Kaltim Akan Dipulihkan, BRGM Optimalkan Kolaborasi
Ilustrasi hutan mangrove. (Pixabay/1CzPhoto)

SuaraKaltim.id - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus memacu upaya rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur (Kaltim) melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).

Program ini ditargetkan memulihkan mangrove seluas 30.046 hektar di wilayah Kaltim dalam kurun waktu 2024 hingga 2027 nanti. Hal itu disampaikan rovincial Project Implementation Unit (PPIU) Manager, BRGM Kaltim, Asman Azis, Senin (23/12/2024) lalu.

"Kami melaksanakan rehabilitasi mangrove di enam kabupaten di Kaltim, yaitu Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Paser," ujar Asman, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (30/12/2024).

Pada 2024, BRGM memulai rehabilitasi seluas 4.445 hektar di tiga kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Muara Badak, Anggana, dan Muara Jawa. Program ini melibatkan 34 kelompok masyarakat, termasuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Baca Juga:BEM KM Unmul Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Bebani Rakyat Kecil

"Pelaksanaan program ini berbasis padat karya, di mana masyarakat langsung terlibat dalam penanaman, persiapan bibit, dan pembersihan lahan. Anggaran disalurkan langsung dari bendahara negara ke rekening kelompok atau individu," tambah Asman.

Dalam pelaksanaannya, BRGM menerapkan prinsip silvofishery, yaitu menggabungkan rehabilitasi mangrove dengan aktivitas ekonomi tambak. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan produktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami memastikan keberlanjutan tambak ramah lingkungan, di mana mangrove menjadi habitat alami udang, kepiting, dan ikan. Dengan begitu, produktivitas tambak dapat meningkat setiap tahunnya," jelasnya.

Program ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, LSM, dan aparat hukum, untuk memastikan transparansi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan.

"Kami berharap program ini berjalan sesuai target dan dapat memperkuat ekosistem mangrove sebagai penopang ekonomi dan pelindung pesisir," tutur Asman.

Baca Juga:Penerimaan Pajak Kalimantan Timur dan Utara Capai 87% Target, PPh Non-Migas Dominasi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini