Diskualifikasi dua pasangan calon ini memicu dinamika baru di Kukar dan Mahulu. KPU Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan memastikan PSU berjalan adil.
"Putusan MK bersifat final dan mengikat. Kami akan memastikan PSU terlaksana sesuai regulasi," pungkas Qoyyim.
