SuaraKaltim.id - Pembangunan Kota Nusantara terus berlanjut dengan fokus pada keberlanjutan dan teknologi pintar. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa hingga saat ini, terdapat 42 penyewa yang telah menempati kawasan permukiman di ibu kota baru Indonesia, yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, PPU, Jumat (02/03/2025) kemarin.
"Tahap awal pembangunan 2022-2024, fokus pembangunan lahan merujuk pengolahan lanskap (land improvement) tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan," ujar Nasuki.
Sejumlah fasilitas dasar seperti perkantoran, drainase, jalan, serta infrastruktur kelistrikan telah dibangun untuk mendukung kawasan tersebut.
Baca Juga:Investasi IKN Capai Rp 58,4 Triliun Meski Jumlah LoI Menurun
"Fasilitas dasar seperti perkantoran, drainase, jalan, kelistrikan, serta fasilitas pendukung lainnya telah dibangun," tambahnya.
Dalam upaya membangun kota yang modern dan berkelanjutan, OIKN memastikan bahwa seluruh infrastruktur di Kota Nusantara mengadopsi teknologi digital dan dioperasikan dengan sistem pintar.
Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik serta memperkuat ekosistem digital yang terintegrasi dengan konsep ramah lingkungan.
Saat ini, berbagai fasilitas komersial seperti restoran dan hotel telah mulai beroperasi di kawasan permukiman tersebut sejak tahap pertama pembangunan.
"Saat ini sudah ada 42 penyewa di kawasan permukiman Kota Nusantara termasuk restoran dan hotel," jelas Basuki Hadimuljono.
Baca Juga:Lima Investor Bergabung, Kota Nusantara Siap Bangun Fasilitas Modern
Pembangunan infrastruktur Kota Nusantara akan terus berlanjut hingga 2028, sejalan dengan rencana menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan modern yang berdaya saing global.
Pemerintah optimistis bahwa dengan perencanaan matang dan dukungan berbagai pihak, Kota Nusantara dapat mencerminkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto turut mendukung penuh keberlanjutan proyek ini dengan menyetujui anggaran tahap kedua sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelesaian berbagai fasilitas pendukung ekosistem pemerintahan di ibu kota baru.
Selain itu, Kota Nusantara tetap mengedepankan konsep keberlanjutan dengan mengembangkan fasilitas yudikatif dan legislatif yang mendukung operasional pemerintahan.
Kota ini juga mengusung konsep kota cerdas, kota spons yang mampu menahan air hujan, serta kota hutan yang menjaga keseimbangan ekologi.
"Target pembangunan fasilitas yudikatif dan legislatif yang menjadi komponen penting dalam operasional pemerintahan di ibu kota baru, pembangunan Kota Nusantara tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menjaga konsep kota cerdas, kota spons yang mampu menahan air hujan dan kota hutan," tutur Basuki.
