Ia bahkan menyarankan agar dilakukan audit menyeluruh, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan BBM.
"Harus diaudit juga supir-supir pembawa BBM. Berani tidak Pertamina melakukan digitalisasi hingga ke level itu?" tanyanya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat perlu dilakukan sejak dari kilang hingga sampai ke SPBU agar potensi penyimpangan bisa ditekan sejak awal.
Sorotan untuk Pemerintah Daerah
Baca Juga:3,2 Hektare Hutan Pendidikan Unmul Rusak, Kampus Minta Gakkum Bertindak
Purwadi juga memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih peka terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan distribusi BBM oleh Pertamina.
"Harus responsif dong, ayo kita buka apa yang sebenarnya perlu dibenahi dari Pertamina," singgungnya.
Ia menyoroti antrean panjang di SPBU yang selama ini seolah menjadi masalah klasik dan tak kunjung tuntas. Purwadi menduga ada kebocoran dalam sistem distribusi yang belum terungkap.
"Saya perhatikan di pulau padat penduduk di luar sana dengan volume konsumsi BBM yang jauh lebih besar tidak terjadi antrean separah di Kaltim, artinya ada yang tidak beres dengan distribusi di Kaltim," timpalnya.
Ia menilai keresahan publik juga diperparah oleh kekhawatiran terhadap kualitas BBM, yang menyebabkan warga beralih ke pembelian BBM eceran dalam botol sebagai alternatif.
Baca Juga:Usut Tuntas! Gakkum LHK Telusuri Penyerobotan Lahan KHDTK Unmul
Fenomena tersebut, menurutnya, mengindikasikan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi formal.
