Gratispol dan Sekolah Rakyat, Wujud Komitmen Kaltim Dukung Visi Prabowo

SuaraKaltim.id - Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, secara resmi meluncurkan program Gratispol di Gedung Plenary Hall Sempaja, Senin (21/04/2025) kemarin.

Program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji, yang tetap dijalankan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional.

Gratispol dipandang sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan layanan pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat.

Program ini mencakup pemberian pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Baca Juga:Dana Jumbo Rp 750 Miliar, Pokja 30 Minta Publik Ikut Kawal Pergub Gratispol

Selain itu, tersedia pula bantuan seragam gratis untuk siswa SMA negeri dan swasta yang akan diberikan dua kali dalam setahun.

Fasilitas lain yang disediakan antara lain layanan berobat gratis dengan iuran BPJS kelas III yang ditanggung oleh Pemprov, akses wifi gratis di 1.038 desa/kelurahan untuk mendukung pembelajaran, informasi, dan kegiatan usaha, program umrah dan wisata religi gratis bagi penjaga rumah ibadah sebagai bentuk apresiasi, serta pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Seluruh program ini selaras dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, olahraga, kesetaraan gender, dan peran pemuda serta penyandang disabilitas, dengan beberapa penyesuaian untuk kebutuhan masyarakat Kaltim.

Dalam hal pendidikan, Rudy Mas’ud menilai bahwa rendahnya tingkat pendidikan di Kaltim berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas dan etos kerja, yang kemudian berujung pada kemiskinan struktural.

Mulai dari layanan dasar inilah Rudy Mas’ud berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan selama lima tahun masa jabatannya sebagai Gubernur Kaltim, dengan semangat “Kaltim menuju generasi emas.”

Baca Juga:Pemprov Kaltim Siapkan Badan Pengelola Gratispol, Ini Rencana Lengkapnya!

“Saya berdiri disini tidak lebih sebagai pelayan masyarakat Kaltim yang ingin membuat masyarakat lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” ucap Rudy dalam sambutannya.

Guna menjalankan program ini, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 750 miliar, termasuk melakukan refocusing dari pos-pos yang dinilai tidak prioritas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kaltim saat ini berada di angka 10,02 tahun, masih di bawah standar nasional 12 tahun. Melalui Gratispol, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan lama belajar masyarakat Kaltim.

“Tidak lagi hanya sampai 12 tahun anak-anak Kaltim mengenyam pendidikan, tapi sudah sampai dengan 15 tahun bahkan lebih daripada itu,” katanya.

Tak hanya difokuskan untuk wilayah Kaltim, program ini juga memberi peluang pendidikan hingga ke luar daerah bahkan ke luar negeri.

Sebagai bagian dari pelaksanaannya, sebanyak 53 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim yang memiliki akreditasi minimal B telah diajak bekerja sama untuk mendukung program pendidikan gratis ini.

Samarinda Paling Siap Bangun Sekolah Rakyat, Pemkot Tunggu Koordinasi Teknis dari Pemprov

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebutkan bahwa pelaksanaan program Gratispol merupakan tanggung jawab terhadap janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye.

Meski kewenangan Pemkot hanya sampai jenjang SMP, ia tetap mendukung program tersebut.

“Ia (Rudy Mas'ud) mendorong juga kabupaten/kota agar meningkatkan akses peserta didik sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa melahirkan generasi Kaltim yang terdidik, terpelajar sampai ke jenjang S3,” kata Andi Harun yang juga menghadiri acara launching tersebut.

Andi Harun menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu koordinasi teknis dari Pemprov sebelum menyusun program lanjutan di tingkat kota.

“Kami akan buat program kalau ini benar-benar akan ditindak lanjuti,” tegasnya.

Selain Gratispol, program pendidikan juga diperkuat melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari Asta Cita Prabowo.

Dari 53 daerah yang ditunjuk untuk pembangunan sekolah tersebut, tiga berada di Kaltim, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, dan Penajam Paser Utara (PPU).

Samarinda dinilai paling siap oleh Kementerian Sosial karena kesiapan lahan dan dokumen administrasi.

Proses verifikasi dan validasi program Sekolah Rakyat dilakukan pada 21 April 2025 di Jakarta, dan Samarinda dinyatakan lolos karena telah memenuhi syarat utama.

“Sekolah Rakyat kita dinyatakan lolos verifikasi, bahkan kita yang dianggap salah satu daerah yang paling siap dari 53 daerah di Indonesia,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa data untuk program ini sudah terintegrasi dengan berbagai kementerian dan akan diverifikasi secara langsung di lapangan oleh pemerintah pusat.

“Kalau data semua terverifikasi. Data siswa dari Dinas Sosial, data kesiswaan dari Disdikbud, semuanya tersambung dalam satu data Indonesia. Status tanah, keadaan tanah, dan lain sebagainya pasti akan diverifikasi. Belum lagi tim pusat akan langsung ke daerah untuk melakukan verifikasi faktual (verfak) lapangan,” katanya.

Lokasi pembangunan sekolah berada di kawasan Palaran, tepat di samping Stadion Madya. Sambil menunggu pembangunan rampung pada Juli 2025, kegiatan belajar sementara akan dilakukan di SMA Melati, Loa Janan Ilir.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menetapkan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda sebesar Rp 280,07 miliar.

“Nanti kalau pembangunan sekolahnya, ya kementerian yang biayai. Setelah selesai, baru kita pindahkan,” ucapnya.

Sebelum gedung utama selesai, proses belajar bagi angkatan pertama yang berjumlah 100 siswa akan dimulai di SMA Melati melalui kerja sama dengan Yayasan Melati.

Jumlah ini terdiri dari 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA, dengan jadwal dimulai pada Juli 2025.

Asrama Dikebut, Pendaftaran SD Dimulai Setelah Pembangunan Rampung

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan bahwa seluruh siswa merupakan anak-anak dari keluarga miskin yang telah terdaftar dalam data resmi Kementerian Sosial pada kategori desil I dan II.

“Jadi ini benar-benar yang datanya sudah resmi. Jumlahnya 100 orang, masing-masing 50 siswa untuk jenjang SMP dan 50 siswa SMA,” kata Asli saat dikonfirmasi.

Ia juga menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial, tanpa seleksi terbuka.

Untuk jenjang SD, pendaftaran akan dibuka setelah pembangunan fasilitas asrama rampung. Saat ini, fokus utama ada pada jenjang SMP dan SMA.

“Nanti setelah bangunan asramanya rampung, kami akan utamakan siswa yang usianya sudah siap belajar dan bisa langsung ikut kegiatan. Jadi hasilnya juga bisa lebih cepat terlihat, dalam 4 sampai 5 tahun ke depan,” jelasnya.

Asli menambahkan bahwa siswa SD nantinya akan diprioritaskan dari anak-anak yang memulai pendidikan dasar dan termasuk dalam kategori desil I dan II.

Targetnya, Sekolah Rakyat di Samarinda akan menampung hingga 2.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA pada tahun 2027. Seluruh desain dan perencanaan teknis ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

“Untuk desainnya memang pusat yang tangani. Kita hanya siapkan lokasi dan dukungan data, semua pembangunan dan perencanaan teknis itu dari kementerian,” tutup Asli.

Kontributor: Giovanni Gilbert