LBH Samarinda turut menyoroti sikap pemerintah daerah.
"Kami sudah bersurat kepada gubernur. Kalau tidak ada tindakan atau niat baik, bisa saja kami gugat melalui PTUN," ujar Irfan Ghazy, Pengacara Publik LBH Samarinda.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat ditanya wartawan mengenai langkah lanjutan dari Pemprov hanya memberi jawaban singkat.
"Biarkan mereka (Polda Kaltim) bekerja dulu ya, nanti pasti akan ditindaklanjuti," ujarnya pada Jumat, 2 Mei 2025.
Baca Juga:Dari ASN hingga Mahasiswa, 121 Pelaku Narkoba Dibekuk di Penajam Paser Utara
Diintimidasi dan Tak Dilindungi, Warga Adat Muara Kate Angkat Senjata
Pasca aksi demonstrasi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur di Kantor Gubernur pada Selasa, 15 April 2025, masyarakat adat Muara Kate masih belum mendapatkan kepastian hukum atas kasus pembunuhan yang mereka hadapi.
Merespons situasi tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda menggelar konferensi pers guna menyampaikan perkembangan terbaru.
Dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit, secara tegas diatur bahwa perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan jalan umum untuk kegiatan hauling.
Namun realitanya, pelanggaran terhadap regulasi ini masih sering terjadi, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.
Baca Juga:Akmal Malik: Kasus di Paser Adalah Ranah Penegakan Hukum
Setelah aksi unjuk rasa tersebut, 15 warga adat yang ikut serta justru kembali mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Bahkan, mereka merasa terpaksa harus mempersenjatai diri demi menjaga keselamatan.
