Prediksi tersebut disampaikan oleh Stasiun Meteorologi Kelas III Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda dalam konferensi pers daring pada Selasa, 6 Mei 2025.
Kepala Stasiun BMKG APT Pranoto, Riza Arian Noor, mengungkapkan bahwa secara umum, musim kemarau tahun ini di Kaltim diperkirakan dimulai sejak akhir Juni dan berlanjut hingga Agustus.
Namun, awal musim kemarau di masing-masing daerah tidak seragam alias bervariasi.
Menurut Riza, wilayah seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Kartanegara (Kukar) diprediksi mulai mengalami musim kemarau sejak akhir Juni hingga pertengahan Agustus.
Baca Juga:Dinkes Kaltim Genjot Strategi TBC, Kejar Target Keberhasilan di Atas 80 Persen
Kota Bontang juga diperkirakan mulai memasuki musim kemarau di akhir Juni, sedangkan Kota Samarinda menyusul antara akhir Juni hingga pertengahan Juli.
Sementara itu, Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) diprediksi mengalami kemarau sedikit lebih lambat, yakni sekitar pertengahan hingga akhir Juli.
Untuk Kabupaten Paser, musim kering akan berlangsung dari pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus.
Kabupaten Kutai Barat (Kubar) diperkirakan mengalami kemarau dalam waktu singkat, hanya berlangsung dari awal hingga pertengahan Juli.
Menariknya, Mahakam Ulu (Mahulu) diprediksi tidak mengalami musim kemarau sama sekali dan akan tetap diguyur hujan sepanjang tahun.
Baca Juga:Kaltim Masuki Musim Kemarau JuliAgustus 2025, Mahulu Diprediksi Tetap Basah
BMKG juga membandingkan kondisi musim kemarau tahun ini dengan rata-rata normal berdasarkan data 1991–2020.
Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kaltim akan mengalami musim kemarau yang sama atau lebih lambat dari biasanya.
“Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2025,” jelas Riza Arian Noor, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 7 Mei 2025.
Dari sisi curah hujan, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kaltim akan mengalami kondisi hujan yang masih berada dalam kategori normal selama musim kemarau.
Durasi musim kemarau sendiri diprediksi berlangsung antara 3 hingga 9 dasarian atau setara dengan 1 hingga 3 bulan.
Melihat potensi dampak dari musim kemarau ini, BMKG mengimbau semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat, agar menjadikan informasi ini sebagai acuan dalam menyusun kebijakan antisipatif dan langkah mitigasi.
