SuaraKaltim.id - Upaya tanggap darurat PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dalam mempercepat distribusi bahan bakar membuahkan hasil.
Antrean panjang yang sempat mengular di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan kini mulai terurai.
Pantauan pada Selasa, 20 Mei 2025, menunjukkan situasi yang lebih terkendali di SPBU 6176103 Jalan MT Haryono, SPBU 6476109 depan Majesty, hingga SPBU 6476105 di kawasan Kebun Sayur.
Kendaraan tidak lagi mengantre panjang seperti hari-hari sebelumnya. Aparat kepolisian dan Satpol PP turut disiagakan untuk menjaga ketertiban selama proses pengisian BBM berlangsung.
Baca Juga:1.200 Ternak Divaksin, Balikpapan Siapkan Hewan Kurban Sehat Sambut Idul Adha
“Tadi pagi sempat antre, tapi tidak lama dan sekarang sudah lancar,” ujar Ari, pengemudi ojek daring saat mengisi BBM di SPBU MT Haryono, disadur dari ANTARA, Rabu, 21 Mei 2025.
Perubahan signifikan ini terjadi setelah Pertamina membuka layanan 24 jam di sejumlah SPBU strategis.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Alexander Susilo, menyatakan langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan distribusi BBM.
“Selain depot kami yang sudah beroperasi penuh, kami juga aktifkan SPBU layanan nonstop untuk mempercepat penyaluran ke masyarakat. Dengan begitu, antrean tidak menumpuk dan ketersediaan BBM bisa dijaga,” ujar Alexander.
SPBU yang beroperasi 24 jam antara lain SPBU 6176101 Karang Anyar, SPBU 6176102 Sepinggan, SPBU 6176103 MT Haryono, hingga SPBU Modular di Lapangan Merdeka dan Jalan Letkol Pol H.M. Asnawi Arbain.
Baca Juga:Warga Resah Pertamax Kosong, Pemkot Balikpapan Cari Jawaban ke Pertamina
Selain menambah jam operasional, Pertamina juga menegaskan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan distribusi terus dilakukan secara merata dengan pengawasan ketat di lapangan.
Targetnya, seluruh layanan BBM di Balikpapan segera kembali normal, sehingga masyarakat bisa beraktivitas tanpa gangguan.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Balikpapan untuk membahas akar masalah antrean BBM.
Hasilnya, terdapat tujuh poin kesepakatan penting, termasuk permintaan maaf resmi kepada masyarakat serta komitmen untuk memenuhi kebutuhan kuota BBM secara maksimal.
Salah satu poin menekankan bahwa apabila Pertamina tidak dapat menjalankan rekomendasi tersebut, maka manajemen regional yang bertugas di Balikpapan menyatakan siap mengundurkan diri.
Langkah-langkah ini menandakan adanya keseriusan dari semua pihak—baik Pertamina maupun pemangku kepentingan daerah—untuk menjaga kelancaran distribusi energi dan menekan potensi krisis BBM di masa mendatang.
Ketua DPRD Balikpapan Desak Pertamina Minta Maaf Terbuka soal Krisis BBM
Ketua DPRD Balikpapan, H. Alwi Al Qadri, mendesak PT Pertamina Patra Niaga meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama pihak Pertamina dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Selasa, 20 Mei 2025.
“Kami butuh jaminan. Jika tidak mampu, lebih baik mundur,” tegas Alwi dalam rapat yang dihadiri Executive GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Alexander Susilo, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 21 Mei 2025.
Alwi menyuarakan keresahan masyarakat terkait dampak kelangkaan BBM, termasuk antrean panjang di SPBU, gangguan layanan publik, kemacetan, dan hambatan aktivitas ekonomi.
Ia juga menuntut agar distribusi BBM, termasuk LPG 3 kg, berjalan secara adil dan merata serta menolak peredaran BBM oplosan.
Menanggapi hal itu, Alexander menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa saat ini stok BBM dalam kondisi aman untuk kebutuhan 12 hingga 15 hari ke depan.
Ia juga mengungkapkan langkah yang telah diambil Pertamina, seperti memperpanjang jam operasional SPBU yang mengalami antrean serta membuka layanan servis kendaraan gratis di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.
“Ini bentuk tanggung jawab kami terhadap keluhan masyarakat,” ujar Alexander.
RDPU ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen penyelesaian krisis BBM di Balikpapan.
