SuaraKaltim.id - Di balik geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia, muncul tantangan sosial yang mulai menyita perhatian.
Salah satunya adalah keberadaan praktik prostitusi online di wilayah sekitar IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat dan pemerintah desa mengenai aktivitas prostitusi terselubung tersebut.
Hal itu disampaikan saat dirinya ditemui di Penajam, Minggu, 25 Mei 2025 kemarin.
Baca Juga:Hadapi IKN, PPU Siapkan Diri Jadi Penyangga Pariwisata Strategis
"Ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN disampaikan masyarakat dan pemerintah desa setempat," ujarnya, disadur dari ANTARA, Senin, 26 Mei 2025.
Menindaklanjuti laporan itu, personel Satpol PP melakukan pemantauan intensif yang telah berjalan selama tiga bulan terakhir.
Meski Otorita IKN telah beroperasi, kewenangan penegakan peraturan daerah masih berada di tangan pemerintah kabupaten.
"Kami sudah lakukan pantauan sejak tiga bulan lalu terkait laporan adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN," jelas Bagenda.
Dari hasil pengawasan, ditemukan modus yang digunakan cukup rapi.
Baca Juga:Demi Bekantan dan Orangutan, Waskita Bangun Jembatan Satwa di Hutan Lindung IKN
Para pelaku biasanya menetap beberapa hari di penginapan atau hotel sekitar IKN, lalu mengaktifkan aplikasi pencari pelanggan untuk menjajakan jasa mereka.
"Modus itu kami ketahui dari investigasi dan pengakuan pelaku yang berhasil ditangkap, setelah ditangkap dan mintai keterangan pelaku prostitusi dipulangkan ke daerah asal," tambahnya.
Namun, meski telah dilakukan penindakan, siklus kembali berulang. Para pelaku yang baru dengan cepat menggantikan yang sudah ditertibkan.
Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Makassar, Balikpapan, dan wilayah lainnya, yang datang untuk mengincar pelanggan dari kalangan pekerja proyek maupun pendatang di sekitar IKN.
Sejumlah pelaku mengakui alasan mereka memilih datang ke kawasan ini karena adanya potensi ekonomi yang besar dari banyaknya tamu dan pekerja yang dianggap royal.
"Kami datang karena kata teman di sini tamu banyak dan tidak pelit tidak pernah tawar menawar, serta banyak pendatang dan ternyata benar," kata salah satu pelaku prostitusi yang mengaku bernama Dena (25).
Layanan ditawarkan secara daring melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat, lengkap dengan tarif dan foto. Rentang harga bervariasi antara Rp400 ribu hingga Rp600 ribu, tergantung pelanggan dan kondisi.
"Ada yang sendiri dan ada yang gunakan perantara, kalau kami gunakan perantara yang atur tempat tinggal dan carikan pelanggan tidak repot jadinya," ungkap Rena (27), pelaku lain yang juga ditemui.
Fenomena ini tak pelak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Selain berdampak pada citra kawasan IKN yang digadang-gadang sebagai kota masa depan, praktik ini juga dinilai berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih kompleks bila tidak segera ditangani secara kolaboratif.
Meski belum menerima laporan resmi secara langsung, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) juga mulai turun tangan. Langkah penyelidikan dilakukan untuk mencegah penyebaran praktik ini sebelum menjadi lebih masif.
Daya Saing IKN Ditingkatkan, Pemerintah Bidik Investor Global Lewat 9 Sektor Prioritas
Indonesia terus memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi global dengan menyasar sektor-sektor strategis yang relevan dengan tren global dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Langkah ini disampaikan dalam forum Global Business Summit on Belt and Road Infrastructure Investment yang digelar di Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa fokus utama kebijakan investasi saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kebijakan investasi Indonesia memprioritaskan sektor strategis yang turut sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals, serta memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi," kata Todotua, disadur dari ANTARA, Senin, 26 Mei 2025.
Sembilan sektor prioritas yang ditawarkan kepada investor antara lain pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hilirisasi industri, ketahanan pangan, industri semikonduktor, serta transformasi ekonomi digital dan pusat data.
Tak hanya itu, sektor manufaktur ekspor, layanan kesehatan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta pendidikan dan vokasi juga masuk dalam daftar unggulan.
Potensi energi bersih menjadi daya tarik tersendiri. Indonesia disebut memiliki kapasitas elektrifikasi mencapai 3.687 gigawatt (GW), namun baru dimanfaatkan sekitar 13,1 GW—menunjukkan peluang besar bagi investor energi hijau.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) pun dikemas sebagai magnet investasi jangka panjang, dengan kebutuhan infrastruktur, rumah sakit, pendidikan, dan sektor hospitality yang terus berkembang.
Untuk mendukung kelancaran investasi, pemerintah memperkuat reformasi regulasi dan perizinan.
Todotua menegaskan, penyederhanaan aturan terus digalakkan melalui revisi terhadap 79 regulasi dalam kerangka Omnibus Law, konsolidasi otoritas investasi, serta simplifikasi perizinan.
Tak hanya itu, sejumlah insentif juga digelontorkan untuk meningkatkan minat investor, seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, hingga super tax deduction.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengumumkan bahwa kinerja investasi nasional pada triwulan I 2025 menunjukkan tren positif.
“Realisasi investasi Triwulan I/2025 mencapai Rp 465,2 triliun, naik 15,9 persen year-on-year dibandingkan dengan realisasi triwulan I/2024 sebesar Rp401,5 triliun,” ungkap Rosan.
Ia menyebut capaian tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Bappenas, mencerminkan bahwa iklim investasi Indonesia tetap stabil dan terus berkembang meskipun tantangan global belum sepenuhnya reda.
