SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperluas cakupan program pendidikan gratisnya.
Tak hanya untuk pelajar dan mahasiswa, kali ini para guru pun didorong untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister atau S2 tanpa biaya.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud saat dirinya berada di Samarinda, Sabtu, 31 Mei 2025.
“Pemprov Kaltim siap mendukung peningkatan kompetensi para guru untuk melanjutkan kuliah menuju program magister,” kata Rudy, disadur dari ANTARA, Minggu, 1 Juni 2025.
Baca Juga:SMAN 10 Samarinda Jadi Sorotan, LSM Kaltim Minta Pemprov Jangan Gegabah
Inisiatif ini merupakan bagian dari Gratispol, program unggulan Pemprov Kaltim yang menyasar peningkatan sumber daya manusia di berbagai jenjang.
Menurut Rudy, investasi terhadap kualitas guru merupakan strategi jangka panjang yang krusial untuk menyiapkan generasi pelajar unggul.
“Program Gratispol dalam bidang pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) bukan hanya menyasar pelajar dan mahasiswa, melainkan juga para tenaga pendidik,” ujarnya.
Ia meyakini bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik akan berdampak langsung pada output pendidikan di Kaltim.
“Dengan keberadaan guru yang berkualitas maka akan melahirkan pelajar yang berkualitas pula,” ungkapnya.
Baca Juga:Stok Hewan Kurban di Kaltim Lebih dari Cukup, DPKH Jamin Kesehatan Ternak Aman untuk Idul Adha
Langkah ini juga selaras dengan visi pembangunan SDM menuju generasi emas Kaltim, yang akan menopang Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depan.
Untuk itu, Pemprov menggandeng sejumlah universitas top di Indonesia sebagai mitra pelaksana.
“Sejumlah universitas tersebut menyatakan siap bekerja sama dengan Kaltim. Siap mendidik putra-putri Kaltim, termasuk para guru untuk melanjutkan pendidikan mereka,” jelas Rudy, menyebutkan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Rudy mengajak para guru untuk tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Selain membuka peluang pengembangan diri, ia yakin jenjang S2 akan memperkuat kapasitas profesional tenaga pendidik.
“Pemprov Kaltim siap mendukung peningkatan kompetensi para guru. Harapannya, kelak para guru menjadi contoh yang baik bagi para pelajar di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa guru yang telah menyelesaikan pendidikan magister akan memiliki kemampuan analisis dan solusi yang lebih tajam terhadap tantangan pendidikan masa kini dan masa depan.
“Menurut dia, jika para guru sudah mencapai jenjang tersebut maka kompetensi mereka akan mampu mengetahui dan menganalisis hal-hal yang harus dilakukan dan dikembangkan,” pungkasnya.
Samarinda Targetkan Juli 2025 Jalankan Sekolah Rakyat, Lokasi Masih Dicari
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kini tengah berpacu dengan waktu untuk mencari lokasi pengganti pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Program strategis nasional ini awalnya direncanakan berlangsung di gedung milik Yayasan Kampus Melati, namun batal digunakan karena lokasi tersebut kini kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai keputusan bersama antara DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemprov.
Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin saat berada di Samarinda, Kamis, 23 Mei 2025, mengatakan pihaknya telah mengantongi beberapa opsi lokasi dan tengah melakukan survei lapangan guna memastikan kesesuaian tempat.
"Ini masih kita cari beberapa tempatnya. Nanti kita lapor dengan Pak Wali yang mana yang memang cocok," ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 1 Juni 2025.
Asli menekankan bahwa tempat yang akan dipilih bukan sekadar tersedia, melainkan harus memenuhi standar kelayakan agar tidak menambah beban psikologis bagi peserta didik dari kelompok rentan yang menjadi sasaran SR.
"Cari tempat yang representatif yang baik karena itu tadi jangan anak miskin ditaruh di tempat yang miskin juga gitu loh. Jadi yang kita cari yang layak loh nanti ya. Untuk sementara ini masih kita survei beberapa tempat," imbuhnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan program milik Pemkot atau Pemprov, melainkan murni inisiatif dari Kemensos.
Pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan sarana dan dukungan teknis di lapangan.
"SR ini adalah program strategis pemerintah pusat. Bangunannya luar biasa, nilainya mencapai Rp 285 miliar, tapi isinya untuk anak-anak miskin. Kita tidak boleh menempatkan mereka di tempat yang tidak layak, makanya lokasi yang kami siapkan juga harus representatif," kata Asli.
Samarinda menjadi salah satu dari lima wilayah di Kaltim yang ikut mendukung program ini, bersama Kukar, Berau, Penajam Paser Utara, dan Pemprov Kaltim sendiri.
Targetnya, pada Juli 2025, sebanyak 100 siswa akan diterima untuk jenjang setara SMA. Maka dari itu, minimal dibutuhkan empat ruang kelas yang siap pakai.
Sebelumnya, Disdikbud sempat menunjuk Kampus Melati sebagai lokasi sementara, namun rencana tersebut batal karena gedung kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai adanya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan orang tua siswa.
"Ya kita cabut diri. Kita enggak jadi, kita cari tempat lain. Karena salah satu syaratnya juga tidak boleh dicampuradukkan, antara siswa SR itu dengan murid-murid yang lain," jelasnya.
Asli juga membuka kemungkinan akan ada dua pelaksanaan SR di Samarinda: satu difasilitasi oleh Pemkot, satu lagi oleh Pemprov. Perbedaan utamanya ada pada cakupan wilayah penerimaan siswa.
"Keduanya tetap dikelola oleh Kemensos, tapi seleksi dan penempatan siswa tergantung siapa yang memfasilitasi," tutupnya.
