SuaraKaltim.id - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat deflasi sebesar -0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Mei 2025, mencerminkan kondisi harga yang relatif terkendali di tengah dinamika ekonomi nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa penurunan harga ini dipicu oleh panen raya komoditas pangan di sejumlah daerah sentra produksi serta turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Deflasi di Kaltim terutama disebabkan oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil deflasi sebesar 0,56 persen. Faktor utamanya adalah panen raya di daerah sentra seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur, yang menurunkan harga cabai rawit dan bawang merah,” ungkap Budi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 5 Juni 2025.
Tren deflasi ini juga tercermin secara nasional, di mana inflasi bulan Mei tercatat turun -0,37 persen (mtm).
Baca Juga:Pendidikan Gratis, Umrah Gratis, tapi Masih Wacana: Mahasiswa Kasih Rapor Merah ke Rudy Masud
Namun demikian, Kaltim tetap membukukan inflasi tahunan (year on year/yoy) sebesar 1,03 persen dan inflasi tahun kalender (year to date/ytd) sebesar 1,30 persen.
Sementara itu, tekanan deflasi sedikit tertahan oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi 0,14 persen, terutama akibat naiknya tarif angkutan udara selama periode libur panjang.
Inflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dipicu oleh kenaikan harga emas.
Merespons dinamika ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim terus bergerak aktif melalui berbagai program pengendalian harga, khususnya pangan.
TPID menggencarkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berfokus pada peningkatan produksi dan distribusi pangan.
Baca Juga:Lebaran Kurban Tak Perlu Cemas, Harga Pangan Aman Terkendali di Kaltim
Upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan infrastruktur pertanian seperti agriculture drone sprayer, combine harvester, program digital farming, serta bantuan pupuk dan mekanisasi alat pertanian lainnya.
Selain memperkuat hulu produksi, TPID juga memfasilitasi distribusi pangan kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), yang menjadi ujung tombak pemerataan akses pangan di masyarakat.
Inisiatif daerah juga terus dikembangkan.
Salah satunya adalah peresmian kios pengendali inflasi oleh TPID Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai bentuk inovasi dalam menjaga harga komoditas strategis tetap stabil.
Sinergi antar lembaga pun diperkuat melalui koordinasi rutin antar-TPID, termasuk pelibatan tokoh agama dalam kampanye edukasi publik mengenai konsumsi bijak dan penguatan pangan lokal.
Dengan strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, TPID Kaltim bertekad menciptakan ketahanan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika pasar.
Pemerintah daerah juga terus mendorong keterlibatan swasta dalam investasi sektor pangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkelanjutan.
Hari Lingkungan Hidup 2025: Kaltim Gaungkan Perda Pelarangan Plastik Sekali Pakai
Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak hanya menggelar kegiatan simbolik.
Seruan untuk bertindak nyata dalam mengatasi krisis sampah plastik menggema dalam Apel Bersama dan Aksi Bersih Sampah yang digelar di kawasan Islamic Center Samarinda, Kamis, 5 Juni 2025.
Dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, kegiatan ini diikuti seluruh jajaran pejabat Pemprov, termasuk Diskominfo Kaltim.
Dalam apel tersebut, Seno membacakan sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, yang menekankan urgensi penanggulangan polusi plastik.
Tema tahun ini, “Hentikan Polusi Plastik”, menurut Seno, bukan hanya seruan biasa. Ia menegaskan bahwa ancaman plastik sekali pakai kini sudah masuk dalam kategori darurat ekologis.
“Polusi plastik adalah bom waktu ekologis. Bukan hanya mencemari laut dan tanah, tapi juga sudah masuk ke tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik,” tegas Seno Aji saat memimpin apel.
Krisis plastik di Indonesia memang tak bisa dianggap remeh.
Setiap tahunnya, sekitar 10,8 juta ton sampah plastik dihasilkan. Namun, hanya 39 persen yang berhasil dikelola dengan baik.
Tanpa intervensi serius, seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di tanah air diprediksi akan mencapai kapasitas maksimal pada 2028.
Merespons hal ini, pemerintah pusat menargetkan pengelolaan sampah 100 persen rampung pada 2029, melalui pelarangan sistem open dumping, pembangunan infrastruktur pengolahan, serta pembatasan produksi plastik yang sulit didaur ulang.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong agar daerah segera bergerak menyusun aturan yang lebih tegas.
“Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. Mari wariskan bumi yang bersih, bukan krisis lingkungan,” tutur Seno.
Langkah konkret yang didorong meliputi pembentukan perda pelarangan plastik sekali pakai, pembangunan bank sampah lokal, serta optimalisasi sekolah dan tempat ibadah sebagai pusat edukasi lingkungan.
Usai apel, seluruh peserta termasuk Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Kepala DLH Kaltim Anwar Sanusi, dan kepala perangkat daerah lainnya, turun langsung memungut sampah di sekitar kawasan Islamic Center.
Diskominfo Kaltim pun turut berpartisipasi, diwakili oleh Kepala Diskominfo, Muhammad Faisal bersama jajarannya.
