-
Pemprov Kaltim mendorong pelajar melanjutkan studi kedokteran spesialis sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis profesional, dengan dukungan penuh melalui akses pendidikan di kampus ternama di Indonesia.
-
Kaltim masih kekurangan sekitar 1.300 tenaga kesehatan, sehingga pemerintah menempatkan pendidikan kedokteran sebagai prioritas dalam skema Gratispol, termasuk dukungan biaya dan kebijakan berjangka panjang.
- Program ini menjadi bagian dari visi Kaltim Emas melalui Gratispol, yang memastikan akses pendidikan tinggi, layanan kesehatan, digitalisasi desa, dan fasilitas publik berjalan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas SDM daerah.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pelajar daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di bidang kedokteran spesialis.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjawab kebutuhan tenaga medis profesional di wilayah yang luas dan berkembang seperti Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan, pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim untuk menempuh pendidikan di kampus-kampus terbaik di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan saat dirinya berada di Samarinda, Kamis, 5 Juni 2025.
Baca Juga:Bangkit dari Tekanan, Pariwisata Kaltim Siap Melaju Lewat Inovasi
"Sejumlah kampus kompeten dan berkualitas itu, misalnya UGM, Unhas, hingga Padjadjaran dan UI," katanya, disadur dari ANTARA, Minggu, 8 Juni 2025.
Ia berharap, dengan berkuliah di perguruan tinggi berkualitas tersebut, para pelajar dari Kaltim bisa mendapatkan fondasi ilmu yang kuat dan membawa dampak nyata saat kembali mengabdi di daerah asal.
"Harapan kami anak-anak Kaltim yang melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis bisa menempuh pendidikannya di perguruan tinggi ternama dan kompeten di Indonesia," ujarnya.
Menurut Rudy, tenaga medis dengan latar belakang pendidikan spesialis tidak hanya berperan dalam layanan kesehatan langsung, tetapi juga penting dalam memberikan kontribusi pemikiran terkait penanganan berbagai kasus medis di daerah.
Selain itu, Rudy mengungkapkan bahwa saat ini Kaltim masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga kesehatan.
Baca Juga:Desa Wisata Jadi Andalan Kaltim di Tengah Efisiensi Anggaran
Data sementara menunjukkan kekurangan sekitar 1.300 tenaga medis, yang mencakup dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menaruh perhatian khusus terhadap pendidikan kedokteran, mengingat durasi dan kompleksitas studi yang harus ditempuh calon dokter spesialis.
“Jadi, seorang dokter spesialis menjalani sekolah kurang lebih tujuh hingga delapan tahun. Itu pun kalau lulus. Untuk itu, Pemprov Kaltim berupaya memberikan kebijakan yang profesional dalam mendukung kualitas SDM di daerah, terutama kebutuhan dokter spesialis,” ujarnya.
Rudy bahkan mencontohkan pengalaman tokoh lokal seperti Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, yang menempuh studi kedokteran hingga sembilan tahun lamanya.
Program dukungan pendidikan ini menjadi bagian dari skema Gratispol yang dicanangkan Pemprov Kaltim untuk memfasilitasi pelajar berbakat agar dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya, terutama di bidang strategis seperti kesehatan.
Kaltim Emas Tanpa Ketimpangan: Harapan Baru dari Gratispol
