SuaraKaltim.id - Teluk Balikpapan kini ditata sebagai kawasan laut strategis berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan, seiring perannya sebagai penyangga utama bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) menggandeng mitra internasional untuk memperkuat rencana ini, menjadikan Teluk Balikpapan sebagai percontohan praktik tata ruang laut yang terintegrasi.
Direktur Jenderal PRL KKP, Kartika Listriana, mengatakan proyek yang dinamai Joint Marine Spatial Planning (Joint MSP Project) ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Kartika saat berada di Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
Baca Juga:472 Pokdakan Dievaluasi: PPU Pastikan Bantuan Tepat Sasaran di Era IKN
"Kami membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara mitra, seperti China yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam membangun Kota Xiamen, hingga menjadi kota maju, tertata, dan terintegrasi pengelolaannya di wilayah daratan dan laut,” ujar Kartika disadur dari ANTARA, Senin, 9 Juni 2025.
Salah satu mitra yang dilibatkan dalam penataan Teluk Balikpapan adalah Fujian Institute for Sustainable Oceans (FISO) dari Xiamen University, China.
Kerja sama ini dirancang untuk menggabungkan pengalaman dan keunggulan riset dari kedua negara.
Teluk Balikpapan dipilih karena berbagai pertimbangan, di antaranya statusnya sebagai kawasan penyangga IKN dan tingginya potensi kelautan dan perikanan.
Selain itu, kawasan ini juga menyimpan kompleksitas pemanfaatan ruang laut yang tinggi—mulai dari permukiman nelayan, penangkapan ikan, pelabuhan, industri maritim, hingga keberadaan hutan mangrove dan jalur migrasi biota laut.
Baca Juga:Reformasi Kepegawaian Balikpapan Rampung, Tak Ada Lagi Status Honorer
“Saya yakin kolaborasi yang sudah berjalan saat ini sangat bermanfaat dan berpotensi untuk direplikasi dan dikembangkan di wilayah pesisir lainnya melalui program prioritas dalam penataan ruang laut,” tambah Kartika.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Perairan Ditjen PRL KKP, Abdi Tunggal Priyanto, menyatakan bahwa tata ruang laut merupakan instrumen utama untuk menjalankan kebijakan ekonomi biru.
Pengelolaan ruang laut harus dilakukan secara efisien, adil, dan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan.
Menurut Abdi, Indonesia saat ini tengah menyusun integrasi perencanaan ruang darat dan laut ke dalam satu dokumen perencanaan nasional.
Oleh karena itu, pembelajaran dari negara lain seperti Tiongkok menjadi sangat berharga.
Sebelumnya, delegasi dari FISO Xiamen University telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada akhir Mei 2025.
