-
Program Gratispol telah menjangkau lebih dari 5.000 warga Kaltim yang sebelumnya tidak memiliki jaminan kesehatan, dengan akses layanan setara BPJS Kelas III hanya bermodal KTP tanpa syarat rumit.
-
Pemprov Kaltim menegaskan perusahaan tetap wajib menjamin pekerjanya melalui BPJS Kesehatan, dan masyarakat diminta melapor jika ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.
-
Di sektor pendidikan, Pemprov Kaltim menyiapkan seragam, tas, dan sepatu gratis untuk 65.004 siswa baru SMA/SMK/SLB, sebagai bagian dari anggaran Rp 700 miliar yang juga mendukung BOSP, insentif guru, dan kegiatan ekstrakurikuler gratis.
SuaraKaltim.id - Di tengah upaya memperkuat sistem kesehatan inklusif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) meluncurkan program Gratispol sebagai bentuk perlindungan bagi warga yang tidak tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Diluncurkan sejak Februari 2025, Gratispol kini telah menjangkau lebih dari 5.000 penduduk yang sebelumnya belum terdaftar di BPJS Kesehatan—mulai dari pelaku usaha kecil hingga pekerja sektor informal.
“Program ini ditujukan bagi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan sama sekali, termasuk yang sebelumnya pernah terhapus dari kepesertaan BPJS,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 9 Juni 2025.
Program ini secara khusus menyasar kelompok rentan yang tidak memiliki akses jaminan kesehatan aktif.
Baca Juga:26 Ibu Meninggal dalam Sebulan, Kaltim Perkuat Sistem Kesehatan Ibu
Warga yang terdaftar dijamin bisa mengakses layanan kesehatan setara peserta BPJS Kelas III di semua rumah sakit milik pemerintah provinsi.
“Cukup ber-KTP Kaltim dan datang langsung. Tidak ada persyaratan rumit,” tegas Jaya, menepis anggapan bahwa pendaftaran program kesehatan selalu berbelit.
Namun, Gratispol tak mencakup karyawan yang sudah dijamin perusahaan lewat BPJS. Dalam hal ini, pemerintah menekankan tanggung jawab korporasi untuk menjamin kesehatan pekerjanya.
“Kami tidak menanggung peserta yang sudah aktif BPJS dari perusahaan. Itu tanggung jawab pemberi kerja,” tambah Jaya.
Lebih jauh, ia juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada perusahaan yang abai terhadap kewajiban tersebut.
Pelaporan ini dianggap penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial secara menyeluruh di Kaltim.
Baca Juga:PHI dan Pemkab Kukar Bantu Warga Tanjung Limau Usai Gagal Panen
Dengan Gratispol, Pemprov Kaltim ingin memastikan tak ada lagi warga yang terpinggirkan dalam layanan medis hanya karena tidak mampu atau belum tercover sistem formal.
“Tujuannya adalah memastikan seluruh warga Kaltim memiliki akses layanan kesehatan yang layak dan setara. Kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan berobat hanya karena tidak punya jaminan,” tutur Jaya.
65.004 Siswa di Kaltim Dapat Seragam, Tas, dan Sepatu Gratis
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dengan menyiapkan bantuan atribut sekolah gratis bagi 65.004 siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.
Program ini menyasar seluruh jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di 447 sekolah di Kaltim.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadhan, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan mencakup seragam nasional (putih abu-abu), seragam pramuka, tas, dan sepatu.
