"Kendati Kabupaten Penajam Paser Utara status zona hijau, tetapi masih tercatat 98 kasus berada di posisi kedua tertinggi se-Kalimantan Timur," ujar Jensje.
PPU Tata Ulang Perpustakaan Desa, Siapkan Ekosistem Literasi untuk IKN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mendorong desa-desa untuk memanfaatkan alokasi dana desa dalam mengembangkan fasilitas perpustakaan, demi memperkuat budaya literasi di masyarakat akar rumput.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) PPU, Muhammad Yusuf Basra, menyampaikan bahwa hampir seluruh desa dan kelurahan di wilayah itu telah memiliki perpustakaan, dan kini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan.
Baca Juga:Di Balik Hiruk Pikuk IKN, Budidaya Rumput Laut di PPU Terus Tumbuh
Hal itu ia sampaikan saat berada di PPU, Minggu, 8 Juni 2025.
"Dari 30 desa dan 24 kelurahan hampir semua memiliki perpustakaan," katanya, disadur dari ANTARA, Senin, 9 Juni 2025.
Dispusip PPU kini aktif mendampingi pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan agar mampu memenuhi syarat akreditasi nasional.
Akreditasi ini dinilai penting karena berdampak langsung pada peningkatan standar layanan, baik dalam hal pengelolaan koleksi buku maupun kenyamanan pengunjung.
Penguatan ini juga mengacu pada kerja sama strategis antara Perpustakaan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang diteken tahun lalu.
Baca Juga:472 Pokdakan Dievaluasi: PPU Pastikan Bantuan Tepat Sasaran di Era IKN
"Perjanjian itu jadi acuan pemerintah desa menggunakan dana desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) untuk program pengembangan perpustakaan desa," tambahnya.
Menurut Yusuf, Kemendes PDT telah memberi ruang kepada pemerintah desa untuk memasukkan program literasi, termasuk pengembangan taman baca masyarakat, pojok baca, dan perpustakaan desa ke dalam prioritas dana desa.
Salah satu tujuan utama program ini adalah menjadikan pengelola perpustakaan desa/kelurahan lebih profesional.
Saat ini, sebanyak 41 perpustakaan desa/kelurahan telah dibina dan para pengelolanya diberi kesempatan magang sebagai bekal menuju sertifikasi pustakawan di daerah yang sebagiannya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.
"Kami ingin pengelola perpustakaan desa/kelurahan menjadi pustakawan miliki sertifikasi, dan dua perpustakaan desa/kelurahan sudah terakreditasi," pungkas Yusuf.
