SuaraKaltim.id - Sebagai respons atas meningkatnya potensi kebakaran di wilayah padat dan kawasan industri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mulai menyusun langkah strategis.
Salah satunya adalah dengan mendorong pembangunan dua Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) tambahan yang direncanakan terealisasi pada tahun 2026.
Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali, menjelaskan bahwa pos tersebut akan dibangun di dua wilayah penting: Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat.
Saat ini, pos damkar sudah ada di kawasan Timur, sementara lokasi di Barat—tepatnya di area industri Kariangau—masih dalam tahap pembahasan.
Baca Juga:Kebakaran Jadi Titik Balik, Pelaku Usaha Optimistis Sambut Pemulihan
"Saat ini yang sudah ada di wilayah Timur, sedangkan di wilayah Barat, masih dibicarakan penetapan lokasinya," kata Usman, disadur dari ANTARA, Minggu, 15 Juni 2025.
Usulan ini telah diajukan kepada pemerintah kota dan sedang dalam proses pengkajian teknis serta penyusunan kebutuhan anggaran.
Ia menyebut bahwa pembangunan fisik akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, sementara BPBD akan mengawal dari sisi pengusulan dan proses administratifnya.
“Terkait pembangunan fisik nanti akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kami dari BPBD hanya mengusulkan dan mendampingi prosesnya,” ujarnya.
Namun, pembangunan pos bukan hanya soal gedung. Usman menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, armada, serta peralatan operasional yang memadai.
Baca Juga:Balikpapan Gencarkan Gotong Royong Lawan Covid-19 dan Cuaca Ekstrem
Ia khawatir jika hanya bangunan yang tersedia tanpa dukungan personel dan peralatan, pos tersebut tidak bisa berfungsi secara maksimal.
“Untuk mendirikan satu pos saja banyak hal yang harus disiapkan, kami tentunya juga butuh personel tambahan dan unit kendaraan baru,” jelasnya.
“Benar-benar harus dilengkapi jangan sampai hanya bangun gedung tapi tidak ada isinya,” tegasnya.
Setiap pos, lanjutnya, minimal membutuhkan lahan seluas 1.000 meter persegi.
Saat ini, BPBD masih berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) guna memastikan ketersediaan lahan yang sesuai.
“Kami juga mengandalkan kerja sama dengan instansi teknis lain agar proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai target waktu,” ungkap Usman.
Di luar agenda pembangunan fisik, BPBD juga menggencarkan edukasi dan mitigasi kebakaran.
Usman mengimbau warga, terutama di kawasan padat penduduk, agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
"Kami meminta agar mereka apabila bertemu warga terus menyampaikan pentingnya kewaspadaan kebakaran," katanya.
Langkah antisipatif itu juga melibatkan peran aktif dari aparat kelurahan, kecamatan, hingga TNI dan Polri.
Menurut Usman, kebakaran yang kerap terjadi di kawasan sempit dan sulit dijangkau armada pemadam menuntut keterlibatan lintas sektor sebagai sistem pendukung utama.
Dengan pendekatan simultan—memperkuat infrastruktur dan mengedukasi masyarakat—Balikpapan bersiap memperkuat ketahanan terhadap bencana kebakaran, menyasar wilayah yang selama ini dinilai rentan dan belum terjangkau secara maksimal.
Percepat Adaptasi Menuju IKN, Balikpapan Aktifkan Pendataan Digital di 34 Kelurahan
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mengakselerasi transformasi digital dalam pendataan wilayah melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
Kali ini, program tersebut kembali digulirkan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, pada Rabu, 11 Juni 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang hadir dalam pencanangan, menilai momentum ini penting untuk mengoptimalkan teknologi yang kini telah tersedia di tiap instansi.
“Kita sudah punya perangkat, kita punya telpon pintar, dan masing-masing instansi juga sudah punya aplikasi. Jadi sudah saatnya kita manfaatkan untuk memperkuat monografi wilayah,” kata Bagus, disadur dari ANTARA, Kamis, 12 Juni 2025.
Program Desa Cantik, yang sudah diperkenalkan sejak 2021, kini memasuki pencanangan keempat kalinya.
Menurut Bagus, pendekatan pendataan kini tak bisa lagi hanya bergantung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Badan Pusat Statistik (BPS) saja.
Ia mendorong pelibatan aktif dari seluruh kelurahan bagi daerah yang masuk dalam penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
“Tak perlu nunggu pencanangan lagi. Kami akan buat edaran supaya 34 kelurahan di Balikpapan bisa mulai bergerak.
Pendataan itu sudah mutlak, termasuk data jumlah penduduk, balita, generasi Z, milenial, bahkan sampai profesi,” ujarnya.
Lebih jauh, Bagus menyoroti pentingnya data kesehatan masyarakat untuk menunjang penanganan yang cepat dan tepat terhadap isu-isu seperti stunting, DBD, maupun TBC.
Dengan data yang akurat dan real-time, kelurahan bisa lebih cepat mengambil langkah.
“Kalau datanya kuat, lurah bisa langsung tahu berapa kasus stunting, berapa yang kena Demam Berdarah Deangue (DBD) di wilayahnya. Jadi kita tidak perlu tunggu laporan-laporan pusat,” tambahnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada BPS, yang sejak awal mendukung penuh pelaksanaan program ini.
Menurutnya, keberadaan data lokal yang terstruktur dapat menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan publik.
“Semuanya bisa kita data, dan itu jadi dasar kebijakan kita ke depan,” katanya.
Bagus juga menyatakan, Pemkot akan memperkuat pelaksanaan program ini dengan membentuk satuan tugas dan sistem pengawasan, lengkap dengan penunjukan penanggung jawab (PIC) di masing-masing kelurahan.
“Saya sudah bicara dengan Asisten I dan Kadis Kominfo, kita akan bentuk sistem pengawasan agar pelaksanaan input dan penyimpanan data ini bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
