SuaraKaltim.id - Masyarakat Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser kini makin terbiasa dengan transaksi nontunai.
Dari warung jamu sederhana hingga penjualan tiket acara, semuanya mulai terintegrasi dalam satu sistem digital: QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Transformasi ini mencerminkan perubahan gaya hidup ke arah yang lebih praktis dan efisien.
Bank Indonesia (BI) Balikpapan mencatat kemajuan signifikan dalam penggunaan QRIS di wilayah kerjanya. Hal itu disampaikan Kepala BI Balikpapan, Robi Ariadi, Jum'at, 20 Juni 2025 kemarin.
Baca Juga:Skrining Ketat Usai Haji, Balikpapan Antisipasi Covid-19 dan MERS-CoV
"Hingga akhir Maret 2025, jumlah transaksi QRIS telah mencapai 10.445.722 kali, atau setara 34,69 persen dari target tahunan sebanyak 30,11 juta transaksi. Sementara itu, jumlah pedagang pengguna QRIS tercatat sebanyak 239.784 merchant, atau 96,73 persen dari target 247.876 merchant," kata Robi, disadur dari ANTARA, Senin, 23 Juni 2025.
Menurut Robi, capaian ini tak lepas dari sinergi yang terbangun antara berbagai pemangku kepentingan.
“Kerja sama antara BI, pemerintah daerah, dan perbankan terbukti mempercepat perkembangan pembayaran digital,” ujarnya.
Peningkatan ini juga sejalan dengan tren nasional. Robi menyampaikan, hingga Mei 2025, penggunaan QRIS di seluruh Indonesia sudah mencapai angka yang mencengangkan.
"Secara nasional, hingga Mei 2025, total transaksi digital berbasis QRIS tercatat mencapai 3,93 miliar transaksi, tumbuh 151,70 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," ucapnya.
Baca Juga:IKN Bergerak, PPU Gaspol Hadirkan 500 Lowongan Kerja untuk Warga Lokal
Angka tersebut mengindikasikan bahwa kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi terus bergerak ke arah digital, menjangkau tidak hanya kota besar, tapi juga pelosok-pelosok wilayah.
Lebih dari sekadar memudahkan pembayaran, QRIS juga diakui memberi dampak nyata pada pelaku UMKM.
Transaksi menjadi lebih cepat, pencatatan keuangan lebih rapi, dan risiko terkait uang tunai berkurang.
"Dengan QRIS bahkan sudah membuat kita jarang ke ATM ambil uang kontan," kata Budi, pemilik warung jamu sehat di Kariangau, Balikpapan Utara.
Sebagai bagian dari edukasi ke masyarakat, BI Balikpapan juga merancang program kreatif yang menggabungkan teknologi dan hiburan.
Salah satunya adalah Festival Non Tunai Nusantara (FENTURA), yang akan menghadirkan lomba lari FENTURUN di Pantai Kilang Mandiri, Juli nanti.
Menariknya, semua transaksi tiket acara ini wajib menggunakan QRIS—sebuah cara inovatif untuk mengajak warga mencoba langsung teknologi finansial dalam kehidupan sehari-hari.
Cegah Kebakaran, BPBD Balikpapan Siapkan Dua Pos Damkar Baru di 2026
Sebagai respons atas meningkatnya potensi kebakaran di wilayah padat dan kawasan industri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mulai menyusun langkah strategis.
Salah satunya adalah dengan mendorong pembangunan dua Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) tambahan yang direncanakan terealisasi pada tahun 2026.
Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali, menjelaskan bahwa pos tersebut akan dibangun di dua wilayah penting: Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat.
Saat ini, pos damkar sudah ada di kawasan Timur, sementara lokasi di Barat—tepatnya di area industri Kariangau—masih dalam tahap pembahasan.
"Saat ini yang sudah ada di wilayah Timur, sedangkan di wilayah Barat, masih dibicarakan penetapan lokasinya," kata Usman, disadur dari ANTARA, Minggu, 15 Juni 2025.
Usulan ini telah diajukan kepada pemerintah kota dan sedang dalam proses pengkajian teknis serta penyusunan kebutuhan anggaran.
Ia menyebut bahwa pembangunan fisik akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, sementara BPBD akan mengawal dari sisi pengusulan dan proses administratifnya.
“Terkait pembangunan fisik nanti akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kami dari BPBD hanya mengusulkan dan mendampingi prosesnya,” ujarnya.
Namun, pembangunan pos bukan hanya soal gedung. Usman menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, armada, serta peralatan operasional yang memadai.
Ia khawatir jika hanya bangunan yang tersedia tanpa dukungan personel dan peralatan, pos tersebut tidak bisa berfungsi secara maksimal.
“Untuk mendirikan satu pos saja banyak hal yang harus disiapkan, kami tentunya juga butuh personel tambahan dan unit kendaraan baru,” jelasnya.
“Benar-benar harus dilengkapi jangan sampai hanya bangun gedung tapi tidak ada isinya,” tegasnya.
Setiap pos, lanjutnya, minimal membutuhkan lahan seluas 1.000 meter persegi.
Saat ini, BPBD masih berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) guna memastikan ketersediaan lahan yang sesuai.
“Kami juga mengandalkan kerja sama dengan instansi teknis lain agar proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai target waktu,” ungkap Usman.
Di luar agenda pembangunan fisik, BPBD juga menggencarkan edukasi dan mitigasi kebakaran.
Usman mengimbau warga, terutama di kawasan padat penduduk, agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
"Kami meminta agar mereka apabila bertemu warga terus menyampaikan pentingnya kewaspadaan kebakaran," katanya.
Langkah antisipatif itu juga melibatkan peran aktif dari aparat kelurahan, kecamatan, hingga TNI dan Polri.
Menurut Usman, kebakaran yang kerap terjadi di kawasan sempit dan sulit dijangkau armada pemadam menuntut keterlibatan lintas sektor sebagai sistem pendukung utama.
Dengan pendekatan simultan—memperkuat infrastruktur dan mengedukasi masyarakat—Balikpapan bersiap memperkuat ketahanan terhadap bencana kebakaran, menyasar wilayah yang selama ini dinilai rentan dan belum terjangkau secara maksimal.
