SuaraKaltim.id - Minimnya kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan rapat-rapat penting DPRD menuai perhatian serius dari Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
Menurut Jimmi, keberadaan Sekda sebagai pejabat tinggi daerah sangat diperlukan untuk memastikan jalannya koordinasi dan pengambilan keputusan dalam roda pemerintahan.
"Sebagai salah satu pejabat tinggi di Kutai Timur, seharusnya Sekda aktif hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati pada agenda-agenda penting," ucap Jimmi di Sangatta, Selasa.
Meski belum mendapat informasi resmi terkait alasan ketidakhadiran secara administratif, Jimmi menyebut bahwa keberadaan Sekda kerap tidak terlihat di kantor Sekretariat Kabupaten.
Baca Juga:DPRD Berau Desak RSUD Baru Segera Difungsikan, Asalkan Fasilitas Sudah Lengkap
"Mungkin terlalu sibuk beliau, tapi kami terus berharap sesekali hadir di agenda penting pembahasan anggaran bersama kami," ujarnya.
Ia juga menyoroti peran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang seharusnya terlibat aktif dalam proses sinergi dengan DPRD, khususnya dalam pembahasan anggaran.
Jimmi menilai absennya Sekda dalam forum resmi memperlambat upaya percepatan pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah yang transparan.
“Kalau secara pribadi sih saya masih bisa berkomunikasi dengan beliau, aman saja. Tapi kalau dalam konteks kelembagaan, tentu berbeda,” ujar Jimmi.
Sementara itu, keberadaan Sekda di ruang kerja juga menjadi pertanyaan. Sejumlah awak media yang mencoba memastikan keberadaannya di kantor, mendapati ruangan tersebut kosong.
Baca Juga:Cuaca Kaltim 21 sampai 31 Mei: Hujan Merata, Kutim Barat Berpotensi Ekstrem
Penjaga ruangan menyebut bahwa Rizali Hadi sedang mengikuti rapat, meski belum diketahui secara jelas di mana dan dalam konteks apa.
Mobil dinas bernomor polisi KT 6 R yang biasa digunakan Sekda juga tak tampak di halaman kantor.
Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Rizali Hadi terkait ketidakhadirannya dalam beberapa agenda penting Pemkab Kutim.
Rp 5 Miliar Tak Tersalur, Porprov Terancam Tanpa Wakil Bontang
Kekisruhan internal di tubuh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporapar-Ekraf) Bontang mulai memunculkan dampak nyata.
Bukan hanya soal administrasi yang tak beres, tapi menyangkut nasib ratusan atlet yang kini kehilangan harapan untuk bertanding.
