Pemerataan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, terlebih menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), berbagai strategi mulai digulirkan untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan akses digital.
Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Kaltim, M. Awaludin, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengintensifkan pemetaan kondisi nyata sekolah-sekolah di daerah 3T.
Pemetaan ini mencakup aspek penting seperti akses listrik, kondisi sarana prasarana, hingga keberadaan tenaga pendidik.
Baca Juga:Akhir Juni, Lelang Tahap Dua IKN Dimulai, Fokus Kolaborasi dan Etika Proyek
“Dalam jangka pendek, kami diarahkan untuk mengurangi disparitas pendidikan. Karena itu, pemetaan kebutuhan sekolah menjadi langkah awal agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kondisi lapangan,” kata Awaludin.
Menurutnya, pendekatan berbasis kebutuhan sangat krusial agar intervensi pendidikan berjalan efektif.
Ia mencontohkan pentingnya menyelaraskan jenis bantuan dengan kondisi sekolah.
“Bantuan yang tidak tepat sasaran justru tidak berdampak, sehingga penyesuaian sangat penting,” ujarnya.
Sebagai bagian dari solusi, Disdikbud juga mendorong sistem pembelajaran jarak jauh.
Baca Juga:IKN Tak Hanya Soal Gedung, tapi Juga Soal Integritas
Guru-guru pilihan dari kota besar seperti Samarinda akan mengajar secara daring menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet, guna menjangkau siswa di daerah terpencil tanpa mengorbankan kualitas.
Namun, tantangan tak sedikit. Keterbatasan konektivitas internet dan belum tersedianya listrik masih menjadi ganjalan utama.
Untuk itu, Disdikbud menjajaki solusi alternatif seperti penggunaan teknologi satelit internet Starlink.
“Kami tidak ingin sekadar memberi akses internet tapi tidak tersedia listrik. Ini yang kami waspadai agar program tetap efektif,” katanya.
Uji coba Starlink telah dilakukan di sejumlah SMA dan SMK di bawah pengelolaan provinsi.
Namun, hingga kini, baru sekitar 218 sekolah yang tersentuh bantuan internet, jumlah yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Kaltim.
