SuaraKaltim.id - Desa Giri Mukti di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini menjelma menjadi salah satu kawasan pertanian yang produktif di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kesuksesan ini berawal dari inisiatif warga mengolah lahan tidak produktif menjadi ladang hortikultura yang bernilai ekonomi.
Hal itu disampaikan Kepala Desa Giri Mukti, Hendro Jatmiko, Selasa, 8 Juli 2025.
“Sejak 2022, kami mengembangkan pertanian hortikultura dan dikerjakan kelompok tani,” ujar Hendro, disadur dari ANTARA, Rabu, 9 Juli 2025.
Baca Juga:Tarif Rp 700 Ribu Sekali Kencan: Bisnis Gelap Ikut Tumbuh di IKN
Program ini dikenal dengan nama KENARI (Ketahanan Pangan Giri Mukti) dan mendapatkan dukungan dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan.
Pendampingan diberikan mulai dari pengolahan lahan, budidaya tanaman, hingga pengolahan limbah dapur dan pasar menjadi pupuk organik menggunakan mesin pencacah sederhana.
“Dulu lahan ini kosong, selain bisa ditanami cabai, tomat, melon, dan jagung, juga ada sayuran lain. Untuk pupuknya kami buat sendiri dari limbah dapur dan pasar,” terang Purwanto, anggota Kelompok Tani Kenari.
Salah satu komoditas andalan yang sukses dikembangkan adalah melon.
Hasil panen melon secara massal pada akhir Juni 2025 menjadi penanda keberhasilan program ini.
Baca Juga:IKN Dongkrak Ekonomi Penajam: Pertumbuhan Tembus 23 Persen
Selain itu, Kelompok Tani Sawit Lestari berhasil mengelola 10 hektare lahan jagung, dengan produksi rata-rata 5,5 ton per hektare dan harga jual mencapai Rp5 juta per ton di pasar lokal.
Pasar utama dari hasil pertanian Giri Mukti berada di Balikpapan dan Penajam, menyasar kebutuhan rumah tangga dan warung makan.
Sejumlah kelompok tani bahkan mulai merambah kerja sama distribusi yang lebih luas untuk memperkuat mata rantai pemasaran.
Program ini tak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menyentuh aspek pelatihan kemasan, strategi pemasaran, dan pengolahan pakan ternak secara fermentasi untuk meningkatkan nilai tambah petani.
“Dulu banyak yang ragu bertani karena hasilnya tidak pasti. Sekarang mereka lihat sendiri, ada hasil, ada pasar,” ungkap Hendro, menggambarkan perubahan mindset warga desanya.
Bagi PT KPI Unit Balikpapan, keterlibatan dalam program ini mengantarkan mereka meraih penghargaan Nusantara CSR Award 2025.
Namun, KPI menekankan bahwa yang terpenting bukanlah penghargaan, melainkan keberlanjutan inisiatif.
“Yang lebih penting adalah bagaimana program ini bisa bertahan dan terus berkembang,” tegas Humas PT KPI Unit Balikpapan, Dodi Yapsenang.
Proyek IKN Kembali Jalan, Penerimaan Pajak Daerah Penajam Ikut Terdongkrak
Setelah sempat melambat akibat penundaan proyek-proyek nasional, geliat pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mulai memberi dampak positif pada penerimaan daerah.
Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan bahwa sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kembali menunjukkan tren kenaikan sejak proyek-proyek IKN dilanjutkan.
Hal itu disampaikan Hadi saat berada di Penajam, Rabu, 9 Juli 2025.
"Awal tahun pemerintah pusat sempat menahan proyek IKN," ujar Hadi disadur dari ANTARA di hari yang sama.
Kebijakan efisiensi belanja negara (APBN) di awal tahun menyebabkan sejumlah sektor terimbas langsung, khususnya pada pajak hiburan, perhotelan, serta makanan dan minuman.
Namun, kini seiring mulai berjalannya kembali konstruksi dan aktivitas ekonomi di kawasan IKN, kontribusi pajak dari sektor-sektor tersebut mulai bergerak naik.
"Pergerakan realisasi PBJT itu mulai bergerak perlahan setelah beberapa proyek IKN mulai dikerjakan," jelasnya.
Hadi merinci capaian PBJT hingga pertengahan 2025. Di sektor jasa kesenian dan hiburan, realisasi mencapai Rp 34,8 juta atau 90 persen dari target Rp 38,7 juta.
Untuk pajak jasa perhotelan, sudah terealisasi Rp 314 juta, atau 51 persen dari target Rp 610 juta.
Sedangkan dari sektor makan dan minum, PAD yang terkumpul mencapai Rp 2,36 miliar atau 68 persen dari target Rp 3,5 miliar.
"PBJT tersebut antara lain, makan dan minuman, perhotelan serta jasa kesenian dan hiburan," tambahnya.
Dengan kembali bergeliatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan fisik di wilayah Sepaku, pemerintah daerah berharap capaian pajak daerah bisa kembali optimal dan menutup target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun.
"Awal kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sempat berdampak pada pajak hiburan, perhotelan serta pajak makan dan minuman, kini tingkat hunian hotel, makan dan minum dan hiburan mulai menggeliat," lugas Hadi.
