Menurutnya, keadilan dan keterbukaan dalam operasional perusahaan adalah fondasi utama mencegah potensi konflik sosial.
“Pemerintah siap menjadi mitra strategis sekaligus penengah jika ada masalah. Tapi kuncinya adalah perusahaan harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Kaltim Masih Perkasa: Sumbang 67 Persen Produksi Batu Bara Nasional
Di tengah menurunnya ekspor batu bara secara nasional, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) justru menunjukkan ketahanan sektor pertambangan. Aktivitas produksi batu bara di daerah ini dinilai tetap stabil dan belum terdampak signifikan.
Baca Juga:Melanggar Perda! Truk Tambang Diingatkan Tak Gunakan Jalan Umum
Hal itu disampaikan Pengelola Izin Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Daevrie Zulkany, di Samarinda, Senin, 14 Juli 2025.
"Provinsi ini masih menjadi primadona ekspor batu bara nasional, dengan 67 persen total produksi batu bara Indonesia berasal dari Kaltim," ujar Daevrie, disadur dari ANTARA, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia mengungkapkan, meskipun terjadi perlambatan ekspor, geliat pertambangan masih tampak nyata di lapangan.
Salah satu indikatornya adalah ramainya lalu lintas kapal pengangkut batu bara di Sungai Mahakam.
"Bahkan, jika kita mengingat kondisi di tahun 2021, ekspor batu bara jauh lebih parah dibandingkan saat ini, bahkan aktivitas di Sungai Mahakam terbilang sepi saat itu. Jadi, perusahaan-perusahaan tambang batu bara saat ini masih cukup optimistis terkait dengan ekspor batu bara mereka," kata Daevrie.
Baca Juga:Mahulu dan Kubar Prioritas: Gratispol Jadi Alat Pemerataan Pendidikan Kaltim
Menurutnya, para pelaku usaha tambang telah cukup matang dalam mengantisipasi gejolak pasar global.
Mereka memiliki strategi tersendiri untuk menghadapi fluktuasi ekspor.
Namun demikian, ia tak menampik bahwa dalam beberapa kasus, penurunan ekspor bisa menimbulkan dampak terbatas, seperti pengurangan jam kerja atau pembatasan aktivitas tambang di sejumlah perusahaan.
Ke depan, Dinas ESDM Kaltim juga tengah mempersiapkan strategi jangka panjang melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Program ini menjadi bagian dari upaya transisi menuju masa depan pasca-batu bara.
"Ketika nanti industri batu bara sudah tidak beroperasi lagi di Kaltim, ada yang diwariskan oleh perusahaan tambang kepada masyarakat Kaltim, seperti aspek kemandirian ekonomi, pelatihan-pelatihan, maupun kebermanfaatan yang bisa dirasakan masyarakat di masa akan datang," tutur Daevrie.
