Digitalisasi juga menjadi salah satu fokus Pemprov. Pembayaran pajak kini bisa dilakukan melalui platform digital seperti ATM, mobile banking, Tokopedia, LinkAja, Gojek, hingga layanan antar dari Samsat Delivery.
Selain itu, tersedia juga E-Samsat Bhabinkamtibmas dan aplikasi SIGNAL milik Korlantas Polri.
Meski begitu, Pemprov masih menghadapi tantangan, khususnya ketidaksesuaian data kendaraan, keterbatasan geografis, serta unit kendaraan yang hilang atau rusak dan belum dilaporkan.
Pelayanan jemput bola di wilayah seperti Maratua dan Derawan hanya bisa dilakukan seminggu sekali.
Baca Juga:2.836 Kasus DBD di Kaltim, Dinkes Minta Warga Jangan Lengah
Secara keseluruhan, per Juli 2025, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kaltim mencapai 3,38 juta unit.
Dari target penerimaan PKB sebesar Rp 2,05 triliun, baru 44,2 persen yang terealisasi.
Sementara itu, sektor BBNKB mengalami penurunan 28 persen karena melemahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru, sebagaimana dilaporkan GAIKINDO.
Program pemutihan pajak Gratispol yang berlangsung April hingga Juni 2025 memberi dampak signifikan.
Total penerimaan mencapai Rp 583 miliar, termasuk opsen sebesar Rp 203,8 miliar.
Baca Juga:Jalan Menuju Mandiri Pangan: Kaltim Kebut Produksi Beras
Kepala Bapenda menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan sistem perpajakan daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memperluas layanan perpajakan demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur,” tuturnya.
TBS Sawit Merosot, Petani di Kaltim Kembali Diuji
Petani kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menghadapi tantangan berat.
Memasuki pertengahan Juli 2025, harga tandan buah segar (TBS) sawit mengalami penurunan, seiring melorotnya harga crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel) di pasar.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Andi M. Siddik, menegaskan bahwa anjloknya harga CPO dan kernel secara otomatis memengaruhi nilai jual TBS yang diterima petani.
