SuaraKaltim.id - Kinerja penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) menunjukkan dinamika kontras sepanjang semester pertama 2025.
Di satu sisi, total bruto penerimaan pajak berhasil mencapai Rp 13,66 triliun.
Namun di sisi lain, capaian netto justru mencatatkan kontraksi cukup dalam dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltimtara, Teddy Heriyanto, di Samarinda, Minggu, 20 Juli 2025.
Baca Juga:Pajak Alat Berat Belum Maksimal, Kaltim Siapkan Langkah Tegas
"Meskipun menunjukkan angka yang signifikan, realisasi bruto penerimaan pajak ini mengalami kontraksi sebesar 6,25 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024," kata Teddy, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Teddy menambahkan, realisasi penerimaan pajak netto di wilayah ini tercatat hanya Rp 6,99 triliun.
Angka ini mengalami penurunan tajam sebesar 42,17 persen secara tahunan (year-on-year).
Komponen Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas menjadi penyumbang terbesar penerimaan bruto dengan nilai Rp 6,45 triliun—naik 6,91 persen dari periode sebelumnya.
Namun, nilai netto PPh Non-Migas justru turun drastis sebesar 39,05 persen menjadi Rp 3,52 triliun.
Baca Juga:Sambut IKN, PPU Genjot PAD dari 13 Sektor Pajak, Minerba Melonjak 423 Persen
"Namun, secara netto, PPh Non-Migas mengalami kontraksi 39,05% menjadi Rp3,52 triliun," sebutnya.
Sementara itu, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara bruto mencapai Rp 6,78 triliun, namun mengalami koreksi 15,84 persen.
Penurunan lebih dalam terjadi pada capaian netto-nya yang hanya menyentuh Rp 3,06 triliun—terkontraksi hingga 47,49 persen.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun ikut menyumbang, meski nilainya relatif kecil.
Total bruto sebesar Rp 0,293 triliun tercatat turun 35,75 persen, dengan netto hanya Rp 0,275 triliun atau turun 39,30 persen dari tahun sebelumnya.
"Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga memberikan kontribusi sebesar Rp0,293 triliun secara bruto, namun mengalami kontraksi 35,75 persen. Secara netto, PBB tercatat Rp0,275 triliun dengan kontraksi 39,30 persen," tambah Teddy.
Di tengah tren penurunan, secercah kabar baik datang dari pos "Pajak Lainnya" yang mencatat pertumbuhan luar biasa.
Penerimaan bruto dari sektor ini melonjak 755,18 persen menjadi Rp 0,126 triliun, sementara capaian netto juga naik signifikan sebesar 756,67 persen.
Angka-angka tersebut menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kaltimtara yang digelar secara daring.
Forum ini menjadi ruang evaluasi bagi seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah, termasuk Kanwil DJP, DJPb Kaltim, dan DJPb Kaltara.
Meski sejumlah sektor menunjukkan performa positif, tren kontraksi tajam pada penerimaan pajak netto menandai perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan potensi pemulihan ekonomi daerah di tengah kompleksitas dinamika nasional.
Kaltim Genjot SDM Pertanian, Targetkan Swasembada Pangan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat strategi ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian dan peternakan.
Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam upaya mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan bahan pokok dari luar wilayah.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pengembangan SDM petani menjadi prioritas, termasuk lewat pemanfaatan program unggulan daerah.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis, 17 Juli 2025.
"Kaltim memiliki program Gratispol yang bisa digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia di sektor pertanian,” katanya disadur dari ANTARA, Minggu, 20 Juli 2025.
Menurutnya, peningkatan kapasitas petani dapat dilakukan melalui pendekatan multifaset seperti pelatihan teknik bertani modern, penyuluhan berkelanjutan, hingga pemanfaatan platform digital untuk menambah wawasan.
Seno mengakui bahwa kemandirian pangan—terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras—masih menjadi tantangan besar di Kaltim karena sebagian besar pasokan masih berasal dari luar daerah.
Ia menilai penguatan kualitas SDM petani bisa menjadi senjata ampuh mengawal pengembangan swasembada pangan di daerah.
Namun, perhatian pemerintah tidak berhenti pada petani aktif saja. Kaltim juga mulai menyasar kelompok muda untuk tertarik kembali pada sektor pertanian dan peternakan.
Regenerasi petani dianggap sangat penting agar ketahanan pangan bisa terjaga secara berkelanjutan.
"Kami sangat mendambakan anak-anak Kaltim kembali kepada pertanian dan peternakan, supaya SDM pertahanan pangan kita semakin kuat dan terus ada regenerasi," katanya.
Seno menekankan bahwa pengembangan SDM di sektor pertanian perlu dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah pusat dan lembaga pendukung lainnya.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan bisa memperkuat sinergi antarprogram dan mempercepat hasil.
“Presiden Prabowo sangat gigih ingin Indonesia swasembada pangan. Makanya, sesuai harapan Presiden, dengan SDM berkualitas, semoga tahun depan generasi muda Kaltim turut memberikan andil besar mewujudkan swasembada pangan, terutama beras,” ujarnya.
Pemprov Kaltim juga terus memberikan dukungan konkret dalam bentuk bantuan alat dan pelatihan, mulai dari pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penguatan pendidikan vokasi melalui sekolah kejuruan yang fokus pada sektor pertanian.
Langkah-langkah ini menandai transformasi pertanian Kaltim dari sekadar produksi menjadi sektor strategis berbasis pengetahuan dan regenerasi, dengan SDM sebagai ujung tombaknya.
