SuaraKaltim.id - Kemarahan publik terhadap praktik kekuasaan yang tidak transparan kembali mencuat di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kali ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, 25 Juli 2025.
Mereka menyoroti kehadiran sosok misterius berinisial "H", yang dituding sebagai aktor di balik layar dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltim.
Koordinator aksi, Faisal Hidayat, menyebut figur “H” sebagai personifikasi kekuasaan non-formal yang justru memiliki kendali besar atas arah pemerintahan.
Baca Juga:Bendera Golkar Lebih Tinggi dari Merah Putih, Musda Golkar Kaltim Dikecam
“H bukan sekadar inisial, tapi simbol bagaimana kekuasaan bisa menjelma dalam bentuk yang tak berbadan hukum, tapi justru mengendalikan hukum,” kata Faisal dalam orasinya, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 27 Juli 2025.
Tak hanya soal “H”, AMAK Kaltim juga menyinggung inisial lain seperti “BR” yang disebut sebagai operator lapangan dalam dugaan jejaring kekuasaan informal tersebut.
Aksi mahasiswa ini menekan penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi Kaltim, agar melakukan penyelidikan serius atas dugaan praktik kekuasaan tersembunyi itu.
Dalam tuntutannya, mereka turut mengangkat sejumlah isu dugaan korupsi yang membelit berbagai sektor pemerintahan daerah.
Termasuk di antaranya: renovasi Gedung DPRD Kaltim, seleksi jabatan Direktur Utama BUMD (Perusda), dan kasus penggelapan pajak oleh PT Barokah Karya Energi (BKE) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 triliun.
Baca Juga:Usai Paceklik Event, Kaltim Genjot Pariwisata Lewat EBIFF Internasional
Mereka juga menyinggung dugaan keterkaitan pejabat lokal dengan Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang telah divonis bersalah dalam kasus besar, sebagai sinyal bahaya bagi integritas fiskal daerah.
Menanggapi aksi mahasiswa, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kaltim, Imanudin, menyatakan bahwa pihaknya menghargai aspirasi publik dan siap menyalurkannya kepada pimpinan daerah.
“Kami tetap komit pada prinsip transparansi dan pemberantasan KKN. Semua aspirasi yang masuk akan kami telaah,” ujarnya.
Namun, saat ditanya langsung mengenai figur “H” yang disebut dalam aksi, Imanudin memilih tidak berkomentar.
“Terkait dugaan itu, tentu akan kami teruskan ke pihak berwenang,” pungkasnya.
Aksi ini menandai tekanan publik yang semakin kuat terhadap praktik pemerintahan yang dinilai tertutup, serta menjadi seruan terbuka agar pejabat tidak lagi membiarkan bayang-bayang kekuasaan tak resmi ikut mengendalikan arah kebijakan.
