Gratispol Kaltim Terkendala Selisih Kuota, Wagub Seno: Bukan Pemprov yang Kurangi

Selisih ini muncul karena kampus menerima mahasiswa melebihi kuota yang ditetapkan dalam nota kesepahaman dengan pemerintah.

Denada S Putri
Selasa, 26 Agustus 2025 | 21:15 WIB
Gratispol Kaltim Terkendala Selisih Kuota, Wagub Seno: Bukan Pemprov yang Kurangi
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. [kaltimtoday.co]

SuaraKaltim.id - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menyoroti adanya perbedaan jumlah penerimaan mahasiswa baru dengan kuota program pendidikan gratis (Gratispol) yang sudah disepakati antara Pemprov dan perguruan tinggi.

Sebagai contoh, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) hanya mendapat alokasi 2.205 penerima Gratispol dari total lebih 3.600 mahasiswa baru yang diterima tahun ini.

Selisih ini muncul karena kampus menerima mahasiswa melebihi kuota yang ditetapkan dalam nota kesepahaman dengan pemerintah.

"Artinya, memang sudah ada kontrak kuota yang disepakati dengan pemerintah. Tapi karena masing-masing universitas menambah jumlah mahasiswa tanpa penyesuaian dengan perjanjian yang ada, maka ini menjadi persoalan. Perlu dicatat, bukan pemerintah yang mengurangi kuota, tetapi pihak kampus yang menambah jumlah mahasiswa di luar kesepakatan," jelas Seno, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa. 26 Agustus 2025.

Baca Juga:Seno Aji Imbau Kampus Tak Naikkan UKT di Tengah Program Gratispol

Menurutnya, Pemprov Kaltim akan membahas persoalan ini lebih lanjut bersama perguruan tinggi yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).

"Kami akan diskusikan lebih lanjut dengan pihak universitas, karena sebelumnya pihak Kesra (Kesejahteraan Rakyat) sudah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan masing-masing perguruan tinggi terkait kuota mahasiswa," bebernya.

Meski begitu, pemerintah tidak tinggal diam. Seno memastikan mahasiswa yang belum masuk kuota Gratispol tetap akan mendapat peluang di semester dua.

"Nantinya, pada semester kedua, baru akan kami cover melalui anggaran pemerintah. Ini tentu akan kita diskusikan kembali untuk mencari solusi terbaik tanpa membebani mahasiswa," pungkasnya.

Baca Juga:Mahulu dan Kubar Prioritas: Gratispol Jadi Alat Pemerataan Pendidikan Kaltim

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Ingin dapat update berita terbaru langsung di browser Anda?