SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mulai memperkuat kesadaran hukum bagi masyarakat pesisir.
Langkah ini dilakukan agar aktivitas nelayan tidak hanya berfokus pada hasil tangkapan, tetapi juga berkontribusi menjaga kelestarian laut, terlebih sebagian wilayah PPU kini menjadi bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Aswarddi, saat sosialisasi di Penajam, Jumat, 5 September 2025.
"Pemerintah kabupaten ingin nelayan tidak hanya mencari nafkah, tapi juga menjadi bagian dari pelestarian ekosistem laut melalui kepatuhan terhadap aturan,” jelasnya, disadur dari ANTARA, Senin, 8 September 2025.
Baca Juga:PPU Tagih Komitmen Pusat, Infrastruktur Pertanian Jadi Penopang IKN
Materi sosialisasi mencakup aturan penggunaan alat tangkap, perizinan, kawasan konservasi laut, hingga aspek keselamatan pelayaran dan tata kelola pelabuhan.
Tujuannya, kata Rozihan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap regulasi sektor perikanan tangkap.
Kegiatan ini turut melibatkan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan serta Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres PPU.
Menurut Kasat Polairud Polres PPU, Iptu Abiyantoro, edukasi hukum semacam ini merupakan langkah preventif agar potensi pelanggaran di perairan bisa ditekan sejak dini.
Kesadaran hukum nelayan dinilai menjadi kunci keberlanjutan ekosistem laut di wilayah pesisir Penajam.
Baca Juga:Sekolah Swasta di PPU Ikut Nikmati BOS, Pemkab Dorong Pemerataan Pendidikan di IKN
"Sosialisasi ini masih jarang dilakukan dan sangat dibutuhkan, terutama di tengah dinamika kebijakan perikanan, yang terus berkembang," ujarnya.
Respon positif dari masyarakat disebut menjadi modal awal untuk membangun keterlibatan aktif warga pesisir dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
