PPU Tagih Komitmen Pusat, Infrastruktur Pertanian Jadi Penopang IKN

Karena itu, Mudyat berharap pemerintah pusat benar-benar mengakomodasi usulan infrastruktur pertanian yang diajukan.

Denada S Putri
Minggu, 07 September 2025 | 21:03 WIB
PPU Tagih Komitmen Pusat, Infrastruktur Pertanian Jadi Penopang IKN
Istana Garuda di IKN. [Ist]

SuaraKaltim.id - Tekankan soal IKN, minta judul-judul menarik untuk artikel: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan pentingnya dukungan pusat untuk memperkuat sektor pertanian.

Usulan bantuan infrastruktur pun diajukan agar daerah ini mampu menopang kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Mudyat, Kamis, 4 September 2025.

"Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor menegaskan, ‘Pemerintah kabupaten meminta bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian,’" ujarnya disadur dari ANTARA, Minggu, 7 September 2025.

Baca Juga:IKN Siapkan 12.000 Meter Persegi untuk Sentra Kuliner Nusantara di KIPP 1A

Ia menambahkan bahwa dokumen perencanaan tengah diproses sebagai syarat resmi pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Dokumen perencanaan infrastruktur pertanian sedang disusun dan diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” jelasnya.

Menurut Mudyat, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU yang terbatas menjadi alasan kuat untuk mengandalkan bantuan pusat.

Tahun ini, APBD murni tercatat Rp 2,8 triliun dan diperkirakan turun menjadi Rp 2,4 triliun pada APBD Perubahan 2025. Tren penurunan itu diperkirakan berlanjut di 2026 nanti.

"Sehingga diproyeksikan APBD 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara juga menurun menjadi sekitar Rp 2 triliun," ungkapnya.

Baca Juga:IKN Jadi Pertimbangan, PPU Libatkan Petani Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis

Pendapatan daerah sejauh ini masih bergantung pada dana bagi hasil (DBH) migas dan transfer dari pusat.

Dengan adanya pemangkasan anggaran kementerian, lembaga, dan transfer daerah dalam Rancangan APBN 2026, ruang fiskal PPU semakin terbatas.

Karena itu, Mudyat berharap pemerintah pusat benar-benar mengakomodasi usulan infrastruktur pertanian yang diajukan.

"Pemerintah pusat diharapkan dapat mengakomodir usulan infrastruktur pendukung sektor pertanian itu," katanya.

Ia menegaskan, dukungan infrastruktur sangat relevan dengan program Astacita untuk mempercepat swasembada pangan, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi IKN dan MBG.

Jalan usaha tani untuk mempermudah distribusi hasil panen, irigasi pertanian, hingga embung untuk penyimpanan air disebutnya sebagai kebutuhan mendesak.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Mau notif berita penting & breaking news dari kami?