SuaraKaltim.id - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) harus benar-benar memperhatikan kualitas dan keamanan pangan.
Hal itu disampaikan Direktur Pelayanan Kemenkumham, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Osbin Samosir, saat membahas program MBG di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa, 2 September 2025.
"Memperhatikan kualitas dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan dalam program MBG," ujar Osbin, dikutip dari ANTARA, Rabu, 3 September 2025.
Osbin menjelaskan, selain kualitas gizi, aspek distribusi juga menjadi tantangan besar karena jumlah penerima manfaat di setiap daerah mencapai ribuan.
Baca Juga:Lahan 6,7 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Hadir di PPU Penyangga IKN
"Juga perlu pengelolaan distribusi yang baik mengingat jumlah penerima manfaat mencapai ribuan penerima manfaat di setiap daerah," tambahnya.
Diskusi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU itu menjadi penting, mengingat wilayah tersebut adalah kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan IKN.
Kemenkumham menyatakan komitmennya mendukung MBG berjalan optimal, sekaligus memastikan kesiapan daerah penyangga.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menekankan pentingnya manajemen teknis di lapangan, mulai dari proses memasak hingga distribusi.
"Apabila penanganan kurang tepat, kualitas makanan bisa menurun bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan," ujarnya.
Baca Juga:Angka Stunting Turun, Kukar Jadi Contoh Daerah Penyangga IKN
Ia menambahkan, penyediaan makanan untuk ribuan penerima manfaat membutuhkan persiapan sejak dini hari dan pengemasan yang tepat agar tetap layak konsumsi pada jam makan siang.
Lebih jauh, Tohar menyoroti pentingnya melibatkan petani lokal dalam rantai pasok MBG agar program ini juga memberi dampak ekonomi di daerah.
Namun ia mengingatkan, keterlibatan tersebut harus diatur agar tidak mengganggu harga pasar.
"Keterlibatan petani lokal harus dijaga agar tidak menimbulkan gangguan pada pasar umum maupun gejolak harga yang dapat memicu inflasi," pungkasnya.
