SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah dengan memperingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD di Balikpapan, Kamis, 11 September 2025.
"Jangan main-main dengan APBD, karena perencanaan dan penganggaran adalah pondasi tata kelola pemerintahan, jika pondasinya retak, maka seluruh bangunan akan rapuh," ujar Rudy Mas’ud, disadur dari ANTARA, Minggu, 14 September 2025.
Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi pemberantasan korupsi yang sebelumnya digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:Kalimantan Timur Jadi Rumah Terakhir Badak Bercula Dua
Rudy menekankan, APBD adalah instrumen utama pembangunan yang memuat harapan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial.
Ia menegaskan setiap rupiah dari APBD wajib diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.
Publik yang semakin kritis, kata Rudy, menuntut transparansi penuh. Karena itu, keterbukaan data APBD bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban.
Saat ini, indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Kaltim berada di angka 73,22, masih di bawah rata-rata nasional 76.
Pemprov menargetkan skor MCP ke depan mampu menembus angka 80.
Baca Juga:TKD Terpangkas Rp 650 Triliun, Ekonom Unmul Ingatkan Kaltim Harus Lebih Mandiri
Menurut Rudy, kunci pencapaian target tersebut ada pada perencanaan dan penganggaran yang tepat sejak awal, sehingga pelaksanaan bisa lebih mudah diawasi.
Monitoring dan evaluasi, tambahnya, menjadi cara efektif untuk menghapus praktik lama seperti mark-up dan program fiktif.
APBD juga harus diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas.
"Kami ingin OPD menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan," tegas Rudy.
Ia pun menginstruksikan seluruh jajaran agar patuh pada pedoman KPK dan BPKP, serta memastikan perencanaan berbasis data dan berorientasi pada hasil nyata, bukan hanya mengejar penyerapan anggaran.
Dengan tata kelola yang bersih, Rudy optimistis visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dapat diwujudkan.
