SuaraKaltim.id - Isu pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mulai memantik perhatian kalangan akademisi.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai kondisi ini bisa menjadi ujian serius bagi stabilitas fiskal daerah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam RAPBN 2026, pemerintah memangkas alokasi TKD sebesar Rp 650 triliun, atau turun 24,7 persen dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp 864 triliun.
Purwadi menegaskan, langkah tersebut pasti menimbulkan guncangan bagi keuangan daerah.
Baca Juga:Dayang Donna Diduga Minta Dana Miliaran Rupiah untuk Perpanjangan IUP Rudy Ong
“Ini pelajaran penting buat pemerintah daerah. Harus ada sumber-sumber pendapatan lain supaya fiskal kita bisa lebih mandiri dan kuat,” ucapnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 11 September 2025.
Ia mengingatkan, janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy-Seno, tetap harus dijalankan meski dana transfer menurun.
Mulai dari program pendidikan gratis (Gratispol), layanan kesehatan gratis, hingga pembangunan infrastruktur, semuanya dituntut tetap berjalan.
“Fokusnya jangan ke mengurangi janji politik, tapi bagaimana anggaran yang terbatas itu bisa dihemat. Pemerintah pusat maupun daerah sekarang harus sadar berhemat,” jelasnya.
Purwadi mencontohkan, penghematan bisa dilakukan dengan memangkas pos belanja rapat, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga:Dayang Donna Resmi Ditahan KPK, Kasus Suap IUP Seret Nama Awang Faroek
“Dari penghematan itulah harusnya dipakai untuk memenuhi janji politik. Jangan berdalih tidak ada uang, lalu janji politik tidak dijalankan dengan baik,” tegasnya.
