PPU Genjot Retribusi Pelabuhan untuk Kawasan Penyangga IKN

Salah satunya, penerapan sistem pembayaran digital di Pelabuhan Benuo Taka, yang sejak 2016 beroperasi masih mengandalkan mekanisme manual.

Denada S Putri
Minggu, 14 September 2025 | 13:54 WIB
PPU Genjot Retribusi Pelabuhan untuk Kawasan Penyangga IKN
Pelabuhan di PPU. [ANTARA]

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), tengah serius mengoptimalkan sektor kepelabuhanan sebagai salah satu sumber penting penambah pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan PPU, Alimuddin, ketika ditemui di Penajam, Kamis, 11 September 2025.

“Pemerintah kabupaten memperkuat PAD dari sektor transportasi dan jasa kepelabuhanan,” ujar Alimuddin, disadur dari ANTARA, Minggu, 14 September 2025.

Ia menjelaskan, selain menyiapkan rencana pengembangan fisik Pelabuhan Benuo Taka seperti perluasan area penumpukan dan perbaikan sisi darat, pemerintah daerah juga mulai melangkah ke arah digitalisasi.

Baca Juga:Gerbang IKN Diperkuat, PPU Siap Nikmati Rp 27 Miliar untuk Pelebaran Jalan Provinsi

Meski begitu, perluasan kapasitas pelabuhan masih menunggu proses hibah lahan dari Pemkab PPU ke Kementerian Perhubungan agar bisa masuk program pembangunan nasional.

“Apabila lahan sudah dihibahkan dan kementerian membangun serta memperluas kapasitas pelabuhan, potensi retribusi akan ikut meningkat,” jelasnya.

Di sisi lain, pembenahan berbasis APBD tetap dilakukan sembari menunggu dukungan pusat bagi daerah yang sebagian wilayahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

Salah satunya, penerapan sistem pembayaran digital di Pelabuhan Benuo Taka, yang sejak 2016 beroperasi masih mengandalkan mekanisme manual.

“Digitalisasi strategi meningkatkan PAD, setiap retribusi langsung masuk ke kas daerah bisa menekan potensi kebocoran,” katanya.

Baca Juga:PPU Tegaskan Sekolah Gratis Bebas Pungli, Siapkan Generasi IKN

Hasilnya mulai terlihat. Pada 2024, retribusi pelabuhan tercatat Rp 8,6 miliar.

Sementara sepanjang Januari–Agustus 2025, penerimaan sudah menembus Rp 4,3 miliar.

Capaian itu dinilai memberi sinyal positif bahwa modernisasi sistem kepelabuhanan berpotensi mendongkrak PAD secara signifikan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini