SuaraKaltim.id - Program sekolah gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali mendapat penegasan.
Pemerintah kabupaten menekankan perlunya pengawasan ketat agar manfaat program tersebut benar-benar dirasakan tanpa adanya pungutan liar di sekolah.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) PPU, Andi Singkerru, Rabu, 10 September 2025.
"Kepala daerah menginstruksikan untuk mengawasi operasional sekolah dan memastikan tidak ada praktik pungli yang bisa memberatkan pelajar dan orang tua," tegasnya, disadur dari ANTARA, Sabtu, 13 September 2025.
Baca Juga:Setelah 10 Tahun Rehabilitasi, Dua Orang Utan Kalimantan Menetap di Suaka IKN
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi anak-anak PPU untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
“Dengan begitu, mereka bisa berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara di masa depan,” ujarnya.
Menurut Andi, sekolah gratis merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah yang masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
Karena itu, Dikpora PPU siap menindaklanjuti setiap temuan pungutan liar di sekolah.
"Komitmen itu menunjukkan sinergi antara pemerintah kabupaten dan dinas terkait mewujudkan pendidikan yang merata dan adil," tambahnya.
Baca Juga:IKN Butuh Penyangga Sehat, PPU Targetkan 28 Persen Sampah Berkurang 2025
Ia memastikan langkah tersebut sejalan dengan upaya menjamin akses pendidikan dasar dan menengah pertama yang dapat dijangkau seluruh kalangan.
“Pemerintah kabupaten memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya,” jelasnya.
Andi menegaskan komitmen Pemkab PPU untuk terus melanjutkan sekaligus meningkatkan kualitas program sekolah gratis pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di tahun-tahun mendatang.
