SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya untuk memastikan penataan kawasan pesisir tetap berjalan sesuai rencana.
Wilayah pesisir ini dipandang krusial karena menjadi salah satu pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Raup Muin, Rabu, 10 September 2025.
“DPRD siap mendorong agar penataan kawasan pesisir menjadi prioritas,” ujar Raup, disadur dari ANTARA, Sabtu, 13 September 2025.
Baca Juga:PPU Tegaskan Sekolah Gratis Bebas Pungli, Siapkan Generasi IKN
Menurut Raup, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih berlangsung.
Alokasi pembiayaan penataan infrastruktur pesisir akan dimasukkan dalam APBD 2025 dan 2026 secara bertahap.
Salah satu fokus utama adalah perbaikan pelabuhan kapal cepat dan pelabuhan klotok (kapal kayu), yang menjadi akses vital dari Balikpapan ke Samarinda maupun Banjarmasin.
“Pelabuhan itu juga bisa menjadi jalur untuk menuju IKN di Kecamatan Sepaku. Tapi, pembenahan kawasan pesisir membutuhkan biaya besar perlu dilakukan bertahap sesuai skala prioritas,” jelasnya.
Selain jalur transportasi, rencana penataan juga mencakup kawasan wisata, sentra UMKM, hingga fasilitas penyeberangan antardaerah.
Baca Juga:Kolaborasi Desa, Koperasi, dan Pemda untuk Air Bersih di Sekitar IKN
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PPU telah menyiapkan desain penataan, termasuk pembangunan pelabuhan dan pengembangan kawasan Kayu Api hingga Kerok Laut.
Raup menambahkan, dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) juga dibutuhkan karena kewenangan pengelolaan serta perizinan pelabuhan sebagian berada di tangan provinsi.
“Pelaksanaan penataan dan pembenahan kawasan pesisir masih menunggu kepastian anggaran, karena sudah masuk pokok pembahasan anggaran,” pungkasnya.
