SuaraKaltim.id - Perbincangan soal gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat ke ruang publik.
Anggaran untuk pos ini tercatat mencapai Rp 52,2 miliar per tahun, atau rata-rata Rp 79 juta per anggota setiap bulan, meski tidak sepenuhnya berbentuk tunai.
Sorotan datang di tengah meningkatnya keluhan masyarakat atas kinerja legislatif, terutama ketika isu efisiensi anggaran daerah gencar dibahas.
Pertanyaan publik mengemuka: mengapa pengeluaran dewan jarang disentuh pemangkasan?
Baca Juga:Samarinda dan Balikpapan Jadi Episentrum Lonjakan Kasus HIV di Kaltim
Namun, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memilih bersikap hati-hati ketika ditanya soal transparansi tunjangan.
Hal itu ia sampaikan usai Rapat Paripurna ke-35 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jumat malam 12 September 2025.
“Tidak etislah nanya tunjangan, saya takut salah ngomong, nanti diputar-putar lagi,” ujarnya disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 14 September 2025.
Sikap bungkam juga ditunjukkan sejumlah legislator lainnya, meski DPRD Kaltim diketahui memiliki 55 anggota yang terbagi dalam empat komisi.
Hasanuddin kemudian menegaskan bahwa struktur pendapatan DPRD berbeda dengan DPR RI.
Baca Juga:Cuaca Kaltim 1120 September, BMKG Peringatkan Potensi Ekstrem
“Kalau di DPR RI pakai sistem lump sum, di DPRD Kaltim menggunakan model ad-cost, atau biaya sesuai kebutuhan dan pelaporan. Kami di DPRD tidak menentukan sendiri. Semua sudah ditetapkan oleh pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri. Kami hanya menerima,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengakui efisiensi anggaran tahun depan berpotensi memangkas gaji dan tunjangan dewan hingga 75 persen.
Tunjangan yang disebut hampir 20 kali lipat dari Upah Minimum Regional (UMR) membuat jurang kesenjangan semakin terasa.
Publik pun menuntut agar kesejahteraan besar yang diterima wakil rakyat berbanding lurus dengan kualitas kerja yang mereka berikan.
