- Pajak Jadi Darah Pembangunan, Kaltim Tawarkan Tarif Terendah dan Layanan Digital
- Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar Dipertanyakan, Infrastruktur Wisata Kaltim Masih Jadi PR
- Dukung Kawasan IKN, Pemprov Kaltim Salurkan Insentif Guru dan Penjaga Rumah Ibadah di PPU
SuaraKaltim.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengingatkan pemerintah daerah soal rendahnya efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur, terutama jalan.
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, menilai alokasi dana kerap melenceng dari tujuan utama pembangunan.
Ia mencontohkan, anggaran yang seharusnya difokuskan pada pengerjaan fisik justru terserap untuk kegiatan non-prioritas.
Hal itu disampaikan Edy dalam diskusi bertema mutu jalan sebagai investasi jangka panjang, Jumat 19 September 2025.
Baca Juga:BGN Akui Mahakam Ulu Masih Jadi 'Blank Spot' MBG di Kaltim
“Judulnya pembangunan jalan, tapi realisasi anggarannya justru banyak tersedot untuk konsumsi dan perjalanan dinas. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan output fisiknya,” ujar Edy disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 22 September 2025.
Menurut Edy, kondisi tersebut bisa melemahkan capaian program strategis daerah maupun prioritas nasional.
Karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat, termasuk lewat probity audit sebagai mekanisme kontrol sejak proyek berjalan.
“Inspektorat bisa melakukan pengawasan sejak proses pembangunan berlangsung. Tidak ada batasan, dan itu justru yang harus didorong,” tegasnya.
BPKP sendiri telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, mulai dari revisi indikator kegiatan, penyesuaian alokasi anggaran, hingga pengalihan dana ke pos yang lebih relevan.
Baca Juga:7.904 Mahasiswa Kaltim Terima Bantuan Gratispol Tahap Pertama
Selain itu, Edy menyoroti pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memperkuat tata kelola, mengendalikan risiko, serta memastikan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan maksimal.
“Belanja infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, porsinya sangat besar dalam APBD. Maka harus dikelola secara akuntabel agar hasilnya benar-benar berdampak luas,” pungkasnya.
